Legal Opinion Yusril Digunakan di Singapura
Berita

Legal Opinion Yusril Digunakan di Singapura

Yusril tidak tahu jika legal opinion atau pendapat hukumnya digunakan pula untuk mengurus kewarganegaraan Joko Tjandra di Papua Nugini.

Oleh:
Novrieza Rahmi
Bacaan 2 Menit
Yusril Ihza Mahendra, mantan Menteri Kehakiman dan HAM. Foto: Sgp
Yusril Ihza Mahendra, mantan Menteri Kehakiman dan HAM. Foto: Sgp

Pemerintah Indonesia belum menemukan titik terang dalam upaya pemulangan Joko S Tjandra. Buron terpidana kasus cessie Bank Bali ini telah menjadi warga negara Papua Nugini sejak Juni 2012. Kejaksaan menerima informasi adanya keterlibatan pengacara yang membantu Joko untuk mendapatkan kewarganegaraan Papua Nugini.

Pengacara itu diduga memberikan pendapat hukum (legal opinion)sesatterkait status hukum Joko di Indonesia. Joko dikatakan tidak lagi memiliki masalah hukum sejak diputus lepas di tingkat kasasi. Putusan PK yang menghukum Joko dua tahun penjara tidak diakui, karena menurut pengacara itu PK adalah hak terpidana.

Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan Kejaksaan sedang meneliti apakah legal opinion itu benar-benar menyatakan Joko tidak memiliki masalah hukum di Indonesia. Kejaksaan juga meneliti apakah legal opinion itu digunakan otoritas Papua Nugini sebagai dasar untuk memberikan kewarganegaraan kepada Joko.

Namun, siapakah pengacara dimaksud? Beberapa waktu lalu, Koran Tempo mengungkap bahwa Kantor Hukum Ihza & Ihza Law Firm lah yang memberikan legal opinion terkait status hukum Joko melalui permintaah Mulia Grup. Pendapat hukum itu ditandatanganiantara lain oleh Yusril Ihza Mahendra.

Atas dugaan keikutsertaan Yusril dalam mengurus kewarganegaraan Joko, mantan Menteri Kehakiman dan HAM ini membantahnya. Yusril menjelaskan dirinya tidak pernah menjadi kuasa hukum Joko. Dia juga tidak pernah memberikan legal opinion atau keterangan palsu untuk memuluskan upaya Joko menjadi warga negara Papua Nugini.

Menurut Yusril, logikanya jika pemerintah Papua Nugini ingin mengetahui status hukum Joko di Indonesia, seharusnya yang dimintai keterangan adalah pemerintah Indonesia. “Masa keterangan dari saya bisa mengalahkan segala kewenangan hukum, diplomatik yang dimiliki pemerintah RI,” ujarnya, Kamis malam (26/7).

Yusril merasa dirinya dikambinghitamkan untuk menutupi kegagalan pemerintah Indonesia dalam memulangkan dan menangani kasus Joko. Pemerintah dianggap mengalihkan isu dengan membuat isu lain yang seolah-olah berkat keterangan Yusril, Joko berhasil menjadi warga negara Papua Nugini.

Tags: