Pojok MPR-RI

Lembaga Paling Dipercaya Publik, Ketua MPR Apresiasi Kinerja Polri

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri mencapai 80,2 persen merupakan capaian tertinggi Polri selama 10 tahun terakhir.

Oleh:
Tim Publikasi Hukumonline
Bacaan 2 Menit
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Foto: Istimewa.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Foto: Istimewa.

JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi keberhasilan Polri menjadi lembaga yang paling dipercaya publik berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia. Survei ini menyebutkan 80,2 persen masyarakat Indonesia percaya terhadap kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Capaian Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo patut kita apresiasi. Sejak dilantik Presiden Joko Widodo pada 27 Januari 2021, Jenderal Listyo Sigit Prabowo terus melakukan terobosan dalam meningkatkan profesionalisme Polri dengan mengusung visi transformasi menjadikan Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan)," ujar Bamsoet di Jakarta, Rabu (8/12/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri mencapai 80,2 persen merupakan capaian tertinggi Polri selama 10 tahun terakhir. Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan secara tatap muka pada 2-6 November 2021 dengan metode multistage random sampling dan jumlah responden mencapai 2.020 orang. Survei memiliki margin error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

"Berdasarkan data sejak tahun 2014 hingga 2021 tren kepercayaan publik terhadap Polri cenderung meningkat. Di tahun 2014 kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebesar 57,5 persen, 2015 sebesar 68,6 persen, 2016 sebesar 73,2 persen dan tahun 2017 sebesar 76,5 persen. Kemudian, tahun 2018 sebesar 79,8 persen, 2019 sebesar 80 persen, 2020 sebesar 72 persen serta tahun 2021 mencapai 80,2 persen," kata Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, keamanan dan HAM ini menilai keberhasilan Polri mendapatkan kepercayaan publik tertinggi tidak lepas dari keberanian Kapolri menindak tegas anggota Polri yang melakukan pelanggaran, termasuk, gebrakan mengakomodir 57 karyawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan menjadi ASN Polri.

"Polri sejak tahun 2013 hingga 2020 terus meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan (LHPLK) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selama delapan tahun berturut, Polri mampu menjalankan tertib administrasi dan tertib anggaran dalam mengelola uang rakyat," jelas Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menambahkan, Polri juga semakin maju dalam penerapan teknologi. Semisal, membuat pelayanan perpanjangan SIM secara online melalui aplikasi SINAR (Sim Online Nasional Presisi), pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) secara online, ataupun penerapan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) online.

"Fasilitas tilang elektronik (electronic traffic law enforcement/e-TLE) juga terus diperbanyak. Setidaknya, hingga akhir Maret 2021, sebanyak 244 titik kamera tilang elektronik telah tersebar di 12 wilayah Polda. Tahap berikutnya Polri akan menambah titik e-TLE di 13 Polda lainnya. Penerapan tilang elektronik ini diyakini mampu membuat masyarakat tertib administrasi," kata Bamsoet.

Tags: