Ia menambahkan, perkembangan penyidikan mulai mengungkap motif dan tujuan penyadapan, termasuk sasaran serta kepentingan di balik tindakan tersebut.
"Ketahuan ini motifnya untuk apa melakukan penyadapan, ke mana tujuan dari penyadapan itu, dan mulai ditemukan indikasi-indikasi bahwa tindakan ini mengarah kepada satu tindakan makar, paling tidak seperti yang diatur di dalam Pasal 193 dari Undang-Undang Hukum Pidana Nasional," kata Yusril.
Meski demikian, Yusril menegaskan temuan tersebut masih merupakan indikasi awal yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut, baik dari aspek hukum acara pidana maupun hukum pidana materiil.
Adapun pada tahap awal penyidikan, kepolisian menggunakan ketentuan pidana terkait penyadapan dan intersepsi elektronik sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU No. 1 Tahun 2024 Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Penggunaan pasal-pasal tersebut, menurutnya, tidak berarti penyidik menutup kemungkinan adanya tindak pidana lain, termasuk makar. Penetapan tersangka pada tahap awal dilakukan setelah penyidik menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup terkait dugaan penyadapan dan intersepsi elektronik.
"Jadi ingin saya jelaskan bahwa itu tidak berarti bahwa kami mengatakan oh enggak makar, itu ada yang menyimpulkan seperti itu, tetapi penjelasan kami adalah bahwa belum digunakan pasal-pasal lain kecuali adalah pasal-pasal tentang penyadapan dan pasal-pasal intersepsi elektronik," jelasnya.
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Sementara itu, SU masih diperiksa sebagai saksi. Penyadapan diduga menyasar nomor telepon Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, LSM, hingga pengusaha sepanjang 2025-2026.
Ketiganya dijerat Pasal 258 KUHP tentang intersepsi ilegal dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal dengan ancaman maksimal enam tahun, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE tentang manipulasi atau penghilangan informasi elektronik dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara.
















