Cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia sebagaimana pernah disampaikan Presiden Joko Widodo perlu didorong untuk bisa terwujud. Perlu dukungan berbagai pihak agar Indonesia mampu mencapai harapan tersebut salah satunya dari kalangan advokat. Tapi sayangnya, tak banyak advokat yang menggeluti isu kemaritiman.
Salah satu advokat yang fokus memberi perhatian terhadap isu kemaritiman seperti Managing Partner Anggraeni & Partner, Setyawati Fitri Anggraeni. Dia menerangkan, perlunya memahami filsafat, kewilayahan, budaya, dan sejarah yang dikenal sebagai wawasan nusantara. Hal ini tak sekedar tanggung jawab, tapi juga sebagai peluang untuk menggabungkan bidang hukum yang ditekuninya dengan pengetahuan dan minta di bidang maritim.
Baginya, laut sangat penting mengingat luasnya sampai dua per tiga dari seluruh luas wilayah Indonesia. Selaras itu banyak persoalan kemaritiman yang rumit, multi dimensi, dan lintas negara. “Ini adalah tantangan yang menarik dan saya percaya bahwa advokasi yang terus-menerus di bidang hukum maritim sangat penting untuk menjawab tantangan tersebut,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (31/5/2023) lalu.
Baca juga:
- Penegakan Hukum Bidang Perikanan Perlu Memperhatikan Faktor Kemanfaatan
- Melihat Penyebab Nelayan di Indonesia Minim K3
Pemerintah melalui kebijakan kelautan memiliki visi untuk mengembalikan kejayaaan maritim yang telah dibangun oleh berbagai kerajaan Indonesia di masa lampau. Antara lain menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk mengembalikan kejayaan itu Setyawati menilai perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat termasuk kalangan praktisi hukum.
“Oleh karenannya saya ingin berkontribusi terhadap perwujudan visi Indonesia tersebut dalam kapastias yang saya miliki di bidang hukum,” ujarnya.
Mengenai potensi sektor kemaritiman di Indonesia, Setyawati menjelaskan Indonesia memiliki potensi kelautan dan kemaritiman yang sangat melimpah dan beragam. Sebagai advokat Setyawati melihat kesempatan untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan berkelanjutan dalam sektor kemaritiman dengan kerangka peraturan yang mendukung.