Managing Partner Anggraeni & Partners Ingatkan Pentingnya Meningkatkan Standar Keselamatan Maritim
Utama

Managing Partner Anggraeni & Partners Ingatkan Pentingnya Meningkatkan Standar Keselamatan Maritim

Karena jumlah kecelakaan kapal perikanan nelayan di wilayah perairan Indonesia tergolong tinggi. Keselamatan maritim pada praktiknya melibatkan kerjasama berbagai pihak, mulai kementerian terkait hingga Bakamla dan KNKT.

Oleh:
Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
 Managing Partner Anggraeni & Partners Setyawati Fitri Anggraeni dalam diskusi bertema Hukumonline International Law Webinar Series 2023 Keselamatan Maritim: Tata Kelola dan Penegakan Hukum Kapal Perikanan Nelayan di Indonesia, Kamis (25/05/2023). Foto: RES
Managing Partner Anggraeni & Partners Setyawati Fitri Anggraeni dalam diskusi bertema Hukumonline International Law Webinar Series 2023 Keselamatan Maritim: Tata Kelola dan Penegakan Hukum Kapal Perikanan Nelayan di Indonesia, Kamis (25/05/2023). Foto: RES

Presiden Joko Widodo telah mendeklarasikan arah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Beberapa upaya dilakukan untuk mendukung terwujudnya cita-cita tersebut. Seperti pembangunan dari aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum, keamanan dan ekonomi. Selain itu ada pula program utama dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Managing Partner Anggraeni & Partners Setyawati Fitri Anggraeni, mengatakan kebijakan kelautan Indonesia tertuang antara lain dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia jo Perpres No.34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025. Salah satu pilar untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yakni keselamatan maritim.

“Kesejahteraan maritim melalui peningkatan standar keselamatan kapal perikanan nelayan,” kata Setyawati dalam diskusi internasional bertema ‘Hukumonline International Law Webinar Series 2023 Keselamatan Maritim: Tata Kelola dan Penegakan Hukum Kapal Perikanan Nelayan di Indonesia’, Kamis (25/05/2023).

Baca juga:

Setyawati mencatat jumlah kecelakaan kapal perikanan di perairan Indonesia tergolong tinggi. Oleh karena itu penting untuk meningkatkan standar kapal nelayan di Indonesia. Ada banyak aspek terkait keselamatan maritim baik teknis, sumber daya manusia (SDM), operasional dan regulasi.

Keselamatan maritim pada praktiknya melibatkan kerjasama berbagai pihak. Seperti kementerian dan lembaga terkait antara lain Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Polri, TNI Angkatan Laut, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), dan lainnya.

Cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dan keselamatan maritim melalui peningkatan standar kapal nelayan menurut Setywati tidak dapat dipisahkan. Kebijakan utama yang disasar dalam mendorong Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah bidang kelautan dan perikanan sebagai penggerak utama perekonomian Indonesia. Tentunya nelayan dan masyarakat pesisir sebagai pelaku utama industri perikanan.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait