Mantan Ketua MK: RUU Perubahan Keempat UU MK Mengancam Negara Hukum
Utama

Mantan Ketua MK: RUU Perubahan Keempat UU MK Mengancam Negara Hukum

Karena berpotensi melemahkan independensi MK sebagai bagian dari lembaga peradilan.

Ady Thea DA
Bacaan 4 Menit
Hamdan Zoelva (tengah) dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Prof Hesti Armiwulan (bawah) dalam diskusi bertema Sembunyi-Sembunyi Revisi UU MK Lagi yang digelar secara daring,  Kamis (16/5/2024).  Foto: Tangkapan layar youtube
Hamdan Zoelva (tengah) dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Prof Hesti Armiwulan (bawah) dalam diskusi bertema Sembunyi-Sembunyi Revisi UU MK Lagi yang digelar secara daring, Kamis (16/5/2024). Foto: Tangkapan layar youtube

Mahkamah Konstitusi (MK) selama ini menjadi harapan masyarakat untuk mendapatkan keadilan konstitusional. Tak sedikit UU yang diterbitkan pemerintah dan DPR dianggap merugikan karena ditengarai bertentangan dengan UUD 1945. Tapi harapan masyarakat terhadap terwujudnya MK sebagai lembaga peradilan yang independen terancam pupus.

Sebab melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat UU No.24 Tahun 2003 tentang MK yang telah disetujui pemerintah dan DPR di tingkat pertama dan bakal diboyong dalam rapat paripurna DPR untuk disetujui menjadi UU. Kalangan masyarakat sipil memprotes keras persetujuan itu karena prosesnya dinilai tidak melibatkan partisipasi publik secara bermakna dan substansinya juga bermasalah.

Mantan Ketua MK periode 2013-2015, Hamdan Zoelva angkat suara terhadap polemik tersebut. Secara umum dia menyimpulkan RUU yang disepakati pemerintah dan DPR tersebut sebagai ancaman serius terhadap negara hukum. Salah satu kriteria negara hukum adalah independensi lembaga peradilan.

“Kalau lembaga peradilan kehilangan independensinya maka tamat sudah riwayat negara hukum,” kata Hamdan dalam diskusi bertema ‘Sembunyi-Sembunyi Revisi UU MK Lagi’ yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Constitutional and Administrative Law Society (CALS), dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Kamis (16/5/2024).

Baca juga:

Hamdan mengatakan konflik antara negara hukum yang demokratis dengan negara berdasarkan kekuasaan selalu terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi juga negara lain. Ancaman terhadap pondasi negara hukum yakni independensi peradilan. Ancaman itu bisa masuk melalui mekanisme rekrutmen dan masa jabatan hakim.

Ketika ikut membahas amandemen UUD 1945, Hamdan mengatakan kewenangan MK sudah dijelaskan secara rinci dan limitatif. Tujuannya untuk mencegah agar lembaga berjuluk the guardian of constitution atau lembaga pengawal konstitusi itu tidak diganggu cabang kekuasaan lain yakni pembuat UU. Selama 3 kali revisi UU 24/2003, tercatat substansi yang diubah mengenai masa jabatan hakim konstitusi dan pengawasan.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait