Mantan Ketua MK: RUU Perubahan Keempat UU MK Mengancam Negara Hukum
Utama

Mantan Ketua MK: RUU Perubahan Keempat UU MK Mengancam Negara Hukum

Karena berpotensi melemahkan independensi MK sebagai bagian dari lembaga peradilan.

Ady Thea DA
Bacaan 4 Menit

RUU Perubahan Keempat UU MK mengatur masa jabatan 10 tahun dibagi dalam periode 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua. Untuk bisa melanjutkan jabatannya pada periode 5 tahun kedua hakim konstitusi yang bersangkutan lebih dulu harus mengantongi persetujuan dari lembaga pengusul. Persetujuan dari lembaga pengusul itu menunjukan posisi hakim konstitusi tidak independen. Ketentuan itu membuat tidak ada kepastian masa jabatan bagi hakim konstitusi.

“Persetujuan lembaga pengusul ini berdampak pada independensi hakim konstitusi,” ujarnya.

Masalah berikutnya yang diatur dalam RUU yakni hakim konstitusi dengan masa jabatan lewat 5 tahun tapi belum genap 10 tahun tetap memerlukan persetujuan dari lembaga pengusul. Begitu juga hakim konstitusi yang masa jabatannya sudah 10 tahun, untuk memperpanjang masa jabatan itu harus minta persetujuan lembaga pengusul. Artinya masa jabatan hakim konstitusi menurut RUU ini bisa lebih dari 10 tahun.

Menurut pria yang pernah menjabat anggota DPR periode 1999-2004 itu menilai, ketegangan yang terjadi antara pembentuk UU dan MK juga dialami negara lain seperti Rusia dan Turki. Bahkan imbas dari ketegangan itu ada negara yang tidak mengisi jabatan hakim konstitusi sehingga lumpuh. Cara lain yang digunakan untuk melumpukan MK yakni melalui UU.

Tapi cara yang sama juga digunakan untuk memperkuat MK. Misalnya di Rusia mengubah masa jabatan hakim konstitusi dari 6 menjadi 12 tahun dan sekarang seumur hidup. Turki mengubah dari 6 menjadi 12 tahun. Kedua negara itu menambah masa jabatan hakim konstitusi punya tujuan yang sama yakni memperkuat MK.

Evaluasi terhadap hakim menurut Hamdan bukan kali ini terjadi. Menurut Hamdan, DPR pernah mengajukan usulan serupa untuk jabatan hakim agung yakni evaluasi setiap 5 tahun. Tapi usul itu ditolak banyak kalangan sehingga batal, dan yang berlaku sekarang masa jabatan hakim agung sampai usia pensiun. Sekalipun RUU Perubahan Keempat UU 24/2003 itu disahkan pemerintah dan DPR, tetap saja akan kembali ke tangan hakim konstitusi untuk diuji konstitusionalitasnya.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Prof Hesti Armiwulan, mengatakan MK selama ini menjadi harapan masyarakat. Tapi sayangnya harapan itu kian tergerus. Pembentukan MK sejak reformasi tujuannya sebagai mekanisme check and balances antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi yang berlandaskan hukum.

Konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi ini membutuhkan pengadilan khusus untuk memeriksa konstitusionalitas UU. Praktik yang bergulir sebelum reformasi yakni tidak ada mekanisme untuk mengevaluasi UU yang diterbitkan pemerintah dan DPR. Sekalipun substansi UU itu diskriminatif, bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

“Kehadiran MK di era reformasi memberi harapan bagi masyarakat maka tak salah MK disebut The Guardian of Constitution. Ini yang harus diperkuat setiap tahun jadi secara sungguh-sungguh menjalankan kekuasan kehakiman,” urai Prof Hesti.

Poin penting yang dicermati dalam UUD Tahun 1945 terkait kekuasaan kehakiman yakni Mahkamah Agung (MA) dan MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Kekuasaan yudisial bersifat merdeka sehingga prinsip independensi menjadi kebutuhan utama. Dalam rezim Hak Asasi Manusia (HAM) ada kovenan sipil dan politik (Sipol) yang mewajibkan negara memenuhi hak-hak sipol tersebut. Semakin kecil intervensi negara terhadap hak-hak tersebut maka semakin besar terpenuhinya hak-hak sipol termasuk hak yang dijamin konstitusi.

Tags:

Berita Terkait