Masa Kritis Persiapan BPJS Kesehatan
Utama

Masa Kritis Persiapan BPJS Kesehatan

Dua bulan tersisa, baru ada dua buah peraturan pelaksana BPJS Kesehatan yang diterbitkan.

Oleh:
ADY
Bacaan 2 Menit

Sementara, Direktur Lembaga Analisis Kebijakan dan Advokasi Perburuhan (Elkape), German E Anggent, melihat pekan depan Presiden RI berencana mengadakan pertemuan dengan pimpinan PT Askes di Sukabumi, Jawa Barat. Ia berharap pertemuan itu dapat membahas dan mencari solusi atas berbagai hambatan yang selama ini dihadapi dalam persiapan pelaksanaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Misalnya, rumitnya proses birokrasi dalam pembahasan peraturan pelaksana BPJS.

Bagi Anggent, Presiden harus memberi perhatian khusus terhadap persiapan pelaksanaan BPJS karena batas waktu transformasi BPJS tinggal dua bulan lagi. Sedangkan, sampai saat ini pemerintah baru mampu menghasilkan dua regulasi terkait BPJS, yaitu Perpres Jamkes dan PP PBI. Padahal, masih terdapat sejumlah peraturan lainnya yang wajib diterbitkan pemerintah seperti RPP Aset dan Liabilitas BPJS Kesehatan dan Pengelolaan Dana Jaminan Sosial atau dikenal dengan RPP Alma. Serta RPP tentang Kelembagaan BPJS Kesehatan.

Tak ketinggalan Anggent menekankan agar dalam proses pembentukan peraturan pelaksana, masyarakat sipil yang selama ini mengawal pelaksanaan BPJS harus dilibatkan. Sehingga, kebijakan dan regulasi yang dihasilkan sesuai dengan harapan masyarakat. Langkah itu penting agar tidak mengulang kejadian yang sama ketika Perpres Jamkes dan PP PBI diterbitkan yang ujungnya masyarakat menuntut untuk dilakukan revisi.

Selaras dengan itu dalam pertemuan antara Presiden RI dan PT Askes pekan depan di Sukabumi, Anggent mengatakan kelompok masyarakat sipil yang mengawal pelaksanaan BPJS layak dilibatkan. Hal itu diperlukan untuk mendorong sosialisasi tentang BPJS ke tengah-tengah masyarakat. Sebab, Elkape memantau di sejumlah provinsi, masyarakat belum mengetahui apa itu BPJS. “Mereka hanya tahu iklan BPJS di televisi tanpa mengerti apa BPJS,” paparnya.

Mengingat pemerintah sudah melakukan pilot project BPJS Kesehatan di beberapa daerah, Anggent berharap agar dilakukan evaluasi untuk mengetahui dan memperbaiki kelemahan yang ada. Tentu saja evaluasi itu dilakukan dengan melibatkan masyarakat di daerah yang bersinggungan dengan pilot project tersebut karena mereka yang mengalami langsung bagaimana pelayanan yang diberikan dan mekanisme rujukan yang dijalankan.

Tags:

Berita Terkait