Atas dasar itu, Al menilai kebijakan yang selama ini diterbitkan pemerintah untuk Papua, seperti Operasi Militer dan Otonomi Khusus, gagal. Hal serupa menurut Al juga berpotensi terjadi pada kebijakan UP4B. “Maka yang harus dibangun itu dialog damai,” katanya.
Ironisnya, sampai saat ini Al menilai pemerintah tidak serius mengupayakan terwujudnya dialog damai. Hal itu terbukti dari rencana pemerintah menambah jumlah pasukan keamanan Papua sampai 2025. Dari data yang diperoleh, Al mengatakan penambahan pasukan itu mencapai puluhan ribu personil.
Mengingat pada 2014 nanti akan digelar Pemilu, Al mengusulkan agar masyarakat Papua memberi tekanan kepada para calon presiden agar berkomitmen menuntaskan masalah Papua. Pasalnya, Al melihat kebuntuan terwujudnya dialog damai di Papua salah satunya disebabkan oleh upaya yang dilakukan pemerintah baik di pusat ataupun daerah mandek. Ujungnya, tak ada perubahan positif untuk masyarakat Papua. Oleh karenanya, Al menilai perlu dorongan dari masyarakat sipil untuk mendesak para elit di pemerintahan untuk melakukan upaya mewujudkan dialog damai di Papua.
Sementara, tokoh Papua yang berupaya membangun dialog damai, Pater Neles Tebay, mengatakan ada sembilan pihak yang berpengaruh terhadap terhadap dialog damai. Diantaranya, masyarakat asli Papua, masyarakat pendatang, pemerintah daerah, TNI, Polri dan pemerintah pusat.
Mengingat, tahun depan akan ada perhelatan demokrasi besar di Indonesia yaitu Pemilu, Pater berharap agar upaya mewujudkan dialog damai tak berhenti. Namun, bagaimana bentuk dialog damai itu nanti, Pater mengatakan butuh masukan dari banyak pihak yang peduli Papua.
Dari upaya yang sudah dilakukan, dalam menjelaskan perwujudan proses dialog damai ke depan Pater mengatakan harus melibatkan semua pihak terkait. Seperti pihak yang merasa bagian dari Bintang Kejora atau Merah Putih. Sedangkan, secara geografis pihak di Papua yang wajib dilibatkan dalam dialog itu berada di berbagai wilayah seperti masyarakat Papua di perkotaan, pedalaman hutan dan luar negeri.
“Jika pemerintah mau berdialog ya harus melibatkan representasi dari tiga kelompok itu,” pungkasnya.