Masalah Serius Penghitungan Perekonomian Negara di Balik Pemangkasan Hukuman Surya Darmadi
Utama

Masalah Serius Penghitungan Perekonomian Negara di Balik Pemangkasan Hukuman Surya Darmadi

Hukuman berupa membayar kerugian perekonomian negara tidak umum dalam perkara pidana terutama korupsi. Untuk kejar kerugian perekonomian negara kejaksaan bisa mengajukan gugatan perdata.

Oleh:
Aji Prasetyo/ADY
Bacaan 5 Menit

Lebih lanjut Arsil menjelaskan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Uang pengganti itu untuk mengganti hasil kejahatan yang dia terima. Oleh karena itu yang dilihat dari unsur tindak pidana korupsi ini adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, bukan berapa kerugian atau pembayaran ganti rugi dalam unsur kerugian negara atau perekonomian negara.

Dalam tuntutan di pengadilan tingkat pertama jaksa memisahkan antara keuntungan yang didapat dari hasil tindak pidana dengan kerugian perekonomian negara. Mengingat membayar kerugian perekonomian negara tak dikenal dalam rezim tindak pidana korupsi, hal itu yang berpotensi menjadi pertimbangan putusan majelis kasasi. Sampai saat ini Arsil belum menemukan tuntutan serupa dalam kasus berbeda dimana jaksa memisah antara uang pengganti dengan kerugian negara.

“Saya belum tahu atau setidaknya belum pernah menemukan putusan tipikor yang amarnya membayar dua hal yakni uang pengganti dan kerugian perekonomian negara,” ujarnya.

Apakah ada dasar hukum bagi hakim menjatuhkan kerugian dalam perkara pidana? Menurut Arsil tak ada dasar hukumnya dan putusan seperti itu masuk kategori melampaui kewenangan. Lalu bagaimana memulihkan kerugian negara? Arsil menyebut banyak cara, tapi bukan melalui mekanisme pidana karena tujuan pidana bukan memulihkan kerugian negara tapi menghukum orang yang melakukan perbuatan pidana. Mekanisme pemulihan kerugian bisa menggunakan mekanisme gugatan perdata. Tapi sayangnya sampai saat ini belum terlihat ada jaksa yang melakukan itu.

Arsil mengingatkan perkara Surya Darmadi ini gak sekadar terkait dirinya sebagai individu tapi kerugian yang timbul dari perbuatan korporasi. Surya Darmadi menggunakan korporasi untuk melakukan pidana. Oleh karena itu tindak pidana yang dilakukan bukan hanya pribadi tapi melibatkan korporasi. Oleh karena itu Arsil tak yakin jika kerugian bernilai triliunan itu bisa dibayar Surya Darmadi sebagai individu sehingga potensi untuk dilakukan eksekusi guna memenuhi kerugian itu menjadi kecil.

Apalagi sampai saat ini tidak ada data berapa jumlah uang pengganti yang berhasil dilakukan eksekusi oleh Kejaksaan. Praktiknya terpidana tak membayar uang pengganti tapi memilih menjalani pidana penjara sebagai gantinya. “Ini artinya uang pengganti tak dibayar atau tidak dieksekusi, kita tidak mengetahui berapa persen uang pengganti yang berhasil dieksekusi, dan ini problem,” urai Arsil.

Besaran uang pengganti dan kerugian negara dalam putusan perkara korupsi kerap membuat heboh karena nominalnya besar seperti dalam putusan Surya Darmadi ini. Tapi Arsil mengatakan realisasinya jauh dari harapan karena eksekusinya sulit. Ditambah masalah lainnya dimana eksekusi terhadap uang pengganti tidak jelas. UU 31/1999 hanya mengatur jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Tags:

Berita Terkait