Masalah Serius Penghitungan Perekonomian Negara di Balik Pemangkasan Hukuman Surya Darmadi
Utama

Masalah Serius Penghitungan Perekonomian Negara di Balik Pemangkasan Hukuman Surya Darmadi

Hukuman berupa membayar kerugian perekonomian negara tidak umum dalam perkara pidana terutama korupsi. Untuk kejar kerugian perekonomian negara kejaksaan bisa mengajukan gugatan perdata.

Oleh:
Aji Prasetyo/ADY
Bacaan 5 Menit

Persoalannya, bagaimana mekanisme perampasan aset yang dilakukan oleh Kejaksaan? Menurut Arsil bisa dilihat dari praktik selama ini dimana terpidana kasus korupsi yang menjalani pidana penjara pengganti tak lantas jatuh miskin. Kemudian, potensi dialihkan aset hasil tindak pidana korupsi itu besar guna menghindari penyitaan. Pengalihan aset itu menurut Arsil berpotensi lolos dari jerat tindak pidana pencucian uang (TPPU) karena bukan hasil korupsi.

Berbeda dengan mekanisme perdata yang bisa dilakukan eksekusi terhadap aset. Aksi yang dilakukan korporasi dalam perkara korupsi bisa dikejar melalui pidana dan perdata. Arsil menilai secara hukum jika Surya Darmadi tak mampu membayar uang pengganti dan kerugian negara maka aset korporasinya tidak bisa disita. Karena antara Surya Darmadi dan korporasi adalah entitas yang berbeda yakni individu dan badan hukum. Asetnya juga terpisah antara perusahaan dengan pribadi. Tapi dalam praktiknya bisa saja aset korporasi itu dirampas. “Itu tidak benar dan harus dihindari, ini problem dari putusan ini,” paparnya.

Belum Ada Metode Pasti

Advokat senior Maqdir Ismail saat dihubungi terpisah menambahkan, jika MA memutus untuk tidak memberikan hukuman tambahan berkaitan dengan kerugian keuangan negara sekitar Rp39.751.177.520.000 atau lebih dari Rp39 triliun itu maka para hakim agung menganggap hukuman tambahan itu memang tidak pantas dibebankan kepada Surya Darmadi.

“Justru yang saya khawatir terjadi kesalahan dalam penghitungan oleh pihak yang diminta oleh Penuntut Umum. Kerugian dibesar-besarkan,” kata Maqdir pada Hukumonline.

Maqdir berpendapat, hingga saat ini tidak ada aturan baku dalam menghitung kerugian perekenomian negara. Hal ini berakibat pihak yang diminta bantuan untuk menghitung hal tersebut hanya berdasarkan asumsi semata. Ini berbeda dengan penghitungan kerugian keuangan negara yang menggunakan metode akuntansi yang memang berlaku umumdi berbagai negara.

“Penghitungan kerugian perekonomian tidak ada metode dan tidak ada aturannya, jadi masih suka-suka dan sesuai dengan selera penyidik dan yang menghitung,” jelas Maqdir.

Tags:

Berita Terkait