Fulthoni, peneliti ILRC lebih rinci lagi. Menurutnya, aparat yang sering menggunakan Pasal 31 adalah polisi. Toni -biasa Fulthoni disapa- menjelaskan, pelarangan itu terjadi tatkala pengurus LBH kampus mendampingi kliennya di tingkat penyelidikan maupun penyidikan.
Berbeda jika kasusnya beracara di pengadilan. Pengurus LBH kampus yang non advokat tak bisa mendampingi kliennya, tanpa mengantongi izin advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Rujukannya adalah surat himbauan Sekretaris Mahkamah Agung No 07/SEK/01/I/2007 tanggal 11 Januari 2007.
Keprihatinan atas ulah polisi itu lah yang disesalkan Toni. Ia dan lembaganya lantas mensosialisasikan pasal yang telah dicabut itu kepada aparat. Setelah dijelaskan, banyak aparat yang kemudian bisa menerima hal tersebut. Tapi, tak sedikit juga aparat yang keras kepala menggunakan pasal yang sudah dibatalkan MK itu.
"Ada kesalahan persepsi, bahwa LBH kampus dianggap bukan sebagai profesi advokat," tutur pria yang akrab disapa Toni itu, usai menyampaikan hasil penelitian ILRC kepada Ketua MK Jimly Asshiddiqie, di Gedung MK, Jakarta, Rabu (28/5).
Penelitian ILRC itu diamini Jimly. Guru Besar Penuh Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) ini mengakui masih banyak aparat yang tak mengetahui isi putusan institusinya. Ia mengungkapkan Polda Sragen pernah menyuratinya hanya untuk menanyakan isi putusan itu. "Apa benar pasal itu dicabut?" ujar Jimly, mengutip isi surat yang disampaikan Polda Seragen itu.
Sejak saat itu, Jimly baru sadar bahwa pihaknya perlu mengadakan kerja sama dengan Kapolri. Tujuannya, agar polisi di daerah mengetahui putusan MK. Dan tak lagi menggunakan pasal yang sudah dibatalkan MK itu.
Urusan Penegak Hukum
Baik Toni maupun Jimly sepakat, masalah utama dari persoalan ini adalah kurangnya sosialisasi putusan MK. "Jadi ada problem sosialiasi sehingga belum menyebar luas ke seluruh aparat yang ada di daerah," ujar Toni.
Menurut Toni, harusnya pemerintah lah yang melaksanakan peran ini. Pemerintah, lanjutnya, jangan hanya mensosialisasikan UU yang baru terbit saja. Tapi juga UU yang sudah dibatalkan melalui putusan MK. "UU yang dibatalkan itukan norma baru juga," tuturnya.
Jimly menilai, persoalan ini bukan lagi menjadi urusan MK. "Inikan masalah implementasi norma," ujar pria kelahiran Palembang, 17 April 1956 ini. Ketika norma itu tak dijalankan, katanya, maka menjadi urusan penegak hukum. Ia mencontohkan seperti halnya norma yang melarang pencurian. "Tapi, masih ada saja orang yang mencuri tiap hari," Jimly mencontohkan.
Jebolan FH UI tahun 1982 ini juga mengakui bahwa selama ini ada pihak yang mengeluh kalau putusan MK yang tak bisa dieksekusi. Namun, Jimly berkilah, "Putusan MK itu tak perlu dieksekusi, tapi harus diimplementasikan."