Menteri Kordinator Perekonomian merangkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Tim OPN bertugas untuk mencegah kebocoran di sektor penerimaan negara. Bukan hanya pajak dan bea cukai juga dari sektor PNPB.
Ani –panggilan akrab Sri Mulyani– berharap kinerja Tim ini bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan negara di setiap kementrian dan lembaga. Spiritnya OPN bukan untuk cari terdakwa baru tetapi untuk menegakan hukum dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat, katanya seperti yang dilansir Tempo Interaktif (2/9).
Meski berhasil mengumpulkan uang untuk Negara, namun hasil yang didapat Tim OPN ibarat setitik air di tengah lautan. Artinya masih banyak potensi penerimaan negara yang belum dijamah oleh Tim. Hal ini diakui oleh Ani maupun Didi. Menurut Ani saat ini belum banyak kementerian/lembaga yang menggunakan Badan Layanan Umum (BLU) untuk memungut PNBP. Sedangkan Didi menyatakan masih banyak potensi penerimaan negara yang bisa dimanfaatkan.
Untuk itu, ujar Didi, Tim OPN akan melakukan pemetaan terhadap semua potensi peneriman negara. Misalnya dari royalti batu bara, jalan tol, dan terminal kontainer di Batam. Kita akan memberikan bantuan asistensi dan dukungan terhadap kementerian/lembaga yang terkait. Kalau tidak jalan, maka kerugian negara sangat besar, imbuhnya.
Kisruh batu bara
Selain memaparkan penerimaan negara, Tim OPN juga membeberkan hasil kajian terhadap kasus penahanan Dana Hasil Produksi Batu Bara (DHPB) oleh enam kontraktor Perjanjian Kontrak Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi I. Menurut Didi, Tim telah melakukan sejumlah langkah untuk melaksanakan kajian tersebut. Diantaranya dengan melakukan pertemuan dengan jajaran Eselon I Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 28 Agustus 2008. Pertemuan itu, jelas Didi, guna menyamakan persepsi dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian.
Lalu, pada 1 September, Tim kembali mengadakan pertemuan dengan lima Kontraktor PKP2B. Hasilnya, kata Didi, para pihak sepakat untuk kembali ke kontrak awal. Menurut Didi, kelima kontraktor tersebut telah bersedia menyetor uang sebesar Rp600 miliar sebagai jaminan penyelesaian hak dan kewajiban dengan pemerintah. Uang tersebut disetor ke rekening Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang akan diperhitungkan sesuai hasil audit Tim OPN.
Upaya pemerintah membentuk Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) mulai membuahkan hasil. Dalam satu dekade, Tim lintas instansi ini berhasil menambah penerimaan negara sebanyak Rp36,32 triliun. Hal ini diungkapkan Ketua Tim OPN Didi Widayadi dalam rapat koordinasi (rakor) Tim Teknis OPN di Graha Sawala, Departemen Keuangan, Lapangan Banteng, Jakarta (2/9).
Dalam rakor tersebut diuraikan temuan Tim sejak 1998-2008. Tahun 1998-2006 Tim berhasil mengumpulkan Rp25,01 triliun. Disusul pada 2007 Rp8,73 triliun. Dan terakhir tahun 2008 menghasilkan Rp2,58 triliun. Dapat kami informasikan bahwa temuan yang menambah penerimaan negara sebesar Rp18,33 triliun, sedangkan realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp53,93 milyar, ujar Didi Widayadi yang juga menjabat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Didi mengatakan rakor ini untuk membahas dan mengidentifikasi potensi penerimaan negara lewat Pajak dan Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP). Selain itu, untuk membahas rencana Tim ke depan, yakni mensinergikan instansi pengelola penerimaan negara pajak dan PNBP dengan BPKP.
Kegiatan yang akan dilakukan Tim ke depan berupa kegiatan yang bersifat quick yielding seperti kegiatan audit atas penerimaan pajak, bea cukai dan PNBP. Kegiatan inilah yang kan memberikan kontribusi langsung dalam peneriman negara, papar Didi.
Sementara untuk jangka panjang Tim ini akan melakukan kegiatan antara lain: (i) memberikan asistensi menejemen resiko berupa pajak, bea cukai dan PNBP, (ii) memberikan asistensi standar operasional prosedur (SOP) penerimaan pajak, bea cukai dan PNBP, (iii) memberikan asistensi penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas penerimaan negara, dan (iv) memberikan asistensi pada kementerian/lembaga untuk merancang penerimaan negara jangka menengah dengan menitikberatkan pada penggalian potensi baru.