Menurutnya, dalam proses pembentukan kembali UU Cipta Kerja yang baru, hal-hal bersifat materil yang selama ini dipersoalkan masyarakat baik di dalam maupun di dalam sidang MK, MK mengharapkan menjadi masukan bagi pemerintah agar diperbaiki. “Sehingga, kemungkinan akan adanya perubahan substansi dapat terjadi dalam proses perbaikan UU Cipta Kerj itu.”
Dalam kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ibnu Sina Chandranegara menilai terdapat beberapa gagasan yang dapat dipertimbangkan pengambil kebijakan menyikapi putusan MK tersebut. Misalnya, dalam perbaikan substansi UU Cipta Kerja, pemerintah harus memenuhi 5 tahapan pembentukan UU Cipta Kerja kembali dari awal. Mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan.
“Pemerintah harus memaksimalkan waktu dua tahun itu untuk penyempurnaan UU Cipta Kerja. Selain itu, mempersiapkan diri bila UU Cipta Kerja kembali digugat ke MK setelah dua tahun mendatang,” kata dia.
Menyikapi putusan MK itu, kata dia, bila pemerintah ingin merevisi UU Pembentukan Peraturan, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan. Misalnya, reformulasi Pasal 10 dengan memasukan metode omnibus law; reformulasi teknik penyusunan standar baku, dan pasti dalam menerapkan metode yang digunakan; merumuskan batasan yang bisa atau tidak bisa menggunakan metode omnibus law.
Operasionalisasi UU Cipta Kerja
Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi, menegaskan dalam rangka menindaklanjuti putusan MK tentang UU Cipta Kerja itu, ada beberapa hal yang segera dilakukan pemerintah segera sebagai upaya bersama.
Pertama, pemerintah akan memberikan penjelasan komprehensif ke publik, pasar, asosiasi, dan investor yang berkaitan kegiatan investasi dan usaha. Hal ini sudah dilakukan Presiden dan beberapa Menteri sebelumnya. Kedua, operasionalisasi UU Cipta Kerja, pemerintah tetap melakukan operasionalisasi UU Cipta Kerja di seluruh sektor dan pemerintah daerah.
“Dalam hal masih diperlukan peraturan teknis di tingkat menteri dan kepala daerah, kami akan tetap lakukan sebagai operasionalisasi dari UU Cipta Kerja terutama yang berkaitan dengan pelayanan,” kata Elen.
Elen mencontohkan seperti pemberian pelayanan pembangunan gedung; pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko; perizinan berusaha dengan Online Single Submission (OSS) tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dia melanjutkan bahwa Menteri Dalam Negeri RI akan menerbitkan instruksi kepada kepala daerah untuk operasionalisasi UU Cipta Kerja di daerah.
“Lalu, berkaitan dengan revisi UU Cipta Kerja, pemerintah akan menyiapkan draf revisi kedua UU tersebut sesuai putusan MK dimana revisi akan dimasukan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022 yakni dalam daftar kumulatif terbuka sebagai akibat putusan MK,” katanya.