Ahli politik psikologi Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, mengatakan tidak selamanya media bersikap netral dalam menyajikan informasi atau berita. Penyebabnya adalah kepentingan politik dan konglomerasi media. Sementara berdasarkan UU Pers, Hamdi menyatakan masyarakat berhak mendapat kebenaran yang atas informasi yang disampaikan oleh media.
Hamdi menjelaskan, semangat media sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran sudah dikumandangkan sejak 1950-an. Namun, dalam perjalanannya media yang ketika itu didominasi surat kabar terpecah ke dalam bermacam ideologi, baik yang berbasis partai politik ataupun militer. Akibatnya, penyampaian kebenaran sebagaimana yang diharapkan tidak terwujud lewat media.
Kemudian, di masa pemerintahan orde baru, Hamdi menguraikan bahwa media lepas dari muatan ideologis. Namun, digunakan untuk memuat kepentingan para penguasa. Kini, di erareformasi media beralih dari cengkraman penguasa kepada pemilik modal atau pebisnis.
Mengacu hal itu lagi-lagi Hamdi menilai hak masyarakat untuk mendapatkan kebenaran atas sebuah informasi terpinggirkan karena yang diusung media melulu kepentingan konglomerasi. “Jadi utopis kalau melihat media itu netral,” katanya dalam diskusi di Jakarta, Selasa (17/9).
Oleh karenanya, Hamdi mengatakan penting bagi masyarakat memahami bagaimana caranya membaca pemberitaan atau informasi yang disajikan media. Baik itu cetak, elektronik ataupun online. Untuk itu pendidikan guna membaca arah media diperlukan masyarakat untuk memilah-milah informasi. Salah satu yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengimbangi pemberitaan media adalah media sosial yang bisa diakses lewat internet.
Walau begitu Hamdi menyadari belum semua masyarakat Indonesia melek internet, sehingga sebagian besar masih mengandalkan media televisi untuk mendapatkan informasi. Namun, Hamdi mengatakan yang terpenting dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil adalah memberi pendidikan kepada masyarakat agar mampu membaca media.
Pada kesempatan yang sama wartawan senior, Budiarto Shambazy, mengatakan cukup sulit memberikan parameter atau netralitas wartawan dari berita yang disiarkan. Tapi Budiarto memahami bahwa media kerap kali mengusung kepentingan pemiliknya atau partai politik. Ia menilai hal itu terjadi sejak Indonesia berdiri. “Jadi jangan kaget kalau setiap media itu isinya pemilik media atau parpol,” tandasnya.