Pemerintah menginisiasi diselenggarakannya berbagai kegiatan dalam rangka Presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Salah satu kegiatan yang digelar yakni Summit Women 20 (W20) yang berlangsung 19-21 Juli 2022 di Danau Toba Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Dalam perhelatan internasional itu sejumlah aktivis dan perempuan pedesaan Toba menyampaikan pesan dengan menggelar spanduk bertuliskan “Perempuan Sumatera Utara Lawan Deforestasi.”
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Sekar Banjaran Aji, mengatakan pesan tersebut ditujukan kepada partisipan W20 Summit guna mengingatkan pentingnya menjaga hutan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Terutama perempuan adat dari ancaman deforestasi dan eksploitasi lahan.
Menurut Sekar, W20 harus mengetahui banyak masyarakat adat yang terpaksa kehilangan ruang hidupnya akibat perampasan tanah dan hutan yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar. “Aksi ini adalah bentuk penyampaian aspirasi kami bahwa pertemuan W20 Summit yang mengedepankan isu kesetaraan dan diskriminasi gender, ekonomi inklusif, perempuan marjinal dan kesehatan, seharusnya juga berkaca pada apa yang terjadi di hutan Sumatera Utara dan sekitarnya”, kata Sekar dalam keterangan pers yang diterima Hukumonline, Rabu, (20/7/2022).
Sekar menjelaskan perempuan adat di Sumatera Utara dan hampir di seluruh wilayah Indonesia sudah lama menjadi korban ketimpangan struktural dan pembangunan eksploitatif yang tidak memperhatikan aspek gender. Berbagai program pembangunan telah menimbulkan konflik sosial serta kehancuran lingkungan hidup yang melanggar hak-hak perempuan.
“Kelompok perempuan adalah kelompok yang paling rentan kehilangan sumber penghidupan akibat kasus penghancuran hutan dan perampasan lahan, serta seringkali juga mengalami kekerasan di wilayah-wilayah konflik agraria,” ungkap Sekar.
Perwakilan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Rocky Pasaribu, mengatakan Presiden Jokowi telah menyerahkan 4 SK Hutan Adat di Danau Toba pada Februari 2022. Tapi hal itu belum menjawab persoalan masyarakat adat di Danau Toba. Masih banyak konflik agraria yang belum diselesaikan dengan serius. Perampasan tanah terus terjadi dengan dalih pembangunan.
Selain perampasan tanah adat, Rocky melihat kerusakan hutan dan lingkungan juga tidak serius ditangani. Perampasan tanah yang dilakukan akibat kehadiran PT TPL merupakan pemiskinan struktural yang telah terjadi lebih dari tiga dekade, dan berkontribusi besar memperburuk kualitas hidup perempuan.
Menurut Rocky, kehadiran dua perusahaan besar seperti PT TPL dan PT DPM telah lama merenggut hak-hak perempuan pedesaan di wilayah Toba dan menghancurkan hutan kemenyan. Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi menyebabkan krisis iklim yang menyulitkan para petani untuk menentukan musim tanam. Para petani juga seringkali mengalami gagal panen akibat buruknya cuaca yang tidak dapat diprediksi.
Ancaman baru yang dihadapi masyarakat adat yakni proyek Food Estate yang bergulir sejak pertengahan tahun 2020. Proyek itu diklaim sebagai program ketahanan pangan untuk menangani krisis pangan di masa yang akan datang. Tapi faktanya malah menghilangkan budaya, pengalaman, dan pengetahuan perempuan dalam corak pertanian lokal.
“Proyek ini, sama halnya dengan proyek pertanian sebelumnya, hanya akan melahirkan konflik baru, industrialisasi pangan yang mengabaikan masyarakat, serta monopoli lahan-lahan pertanian dengan skema yang tampak baik di permukaan saja,” kritiknya.