Kepala Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan Imigrasi Kelas I TPI Jember, Rizki Putra, mengatakan setidaknya ada enam posisi yang ditempati oleh para lulusan sarjana hukum yakni penyidik, analis keimigrasian, perancang perundang-undangan, perumus perjanjian bilateral/multilateral (Kerjasama keimigrasian), intelijen keimigrasian (LabFor) dan analis kewarganegaraan.
“Dalam Imigrasi ada PPNS, dalam imigrasi itu ada sanksi administrasi dan bisa juga pidana penjara dan denda. Misal ada pemalsuan dokumen, penjualan manusia it bisa, dan sarjana hukum di bidang pidana ini tepat. Terus ada analisis keimigrasian, dalam hal penerbitan paspor juga ada. Ada perancang perundang-undangan misal terkait orang yang keluar masuk Indonesia, seperti apa yang bisa keluar masuk, dan peran ini penting terutama di masa pandemi, di mana Imigrasi harus membuat aturan yang tepat. Lalu juga ada kebijakan multilateral, intelijen,” katanya pada acara yang sama.
Sementara itu, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Siregar menambahkan bahwa setiap lulusan sarjana hukum bisa menjadi bagian dari Bawaslu. Bidang keilmuan sarjana hukum dibutuhkan di bawaslu, terutama untuk menangani hal-hal yang menyangkut dengan politik uang.
“SH punya posisi di setiap sektor. Apalagi di Bawaslu, harus tahu pengetahuan hukum tentang politik uang. Bekerja di Bawaslu harus mau bekerja keras tapi juga mau ambil risiko untuk menangani politik uang, itu yang jadi ciri khas Bawaslu,” pungkasnya.