“Program pemulihan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah cukup banyak namun saling berkesinambungan, seperti bantuan sosial tunai, bantuan pangan non tunai, program keluarga harapan hingga penyaluran kredit di sektor UMKM, dibutuhkan waktu, data yang akurat serta koordinasi dengan banyak pihak untuk melakukan realisasi bantuan tersebut secara tepat. Percepatan realisasi program pemulihan ekonomi ini berjalan beriringan dengan prioritas utama pemerintah untuk kesehatan dan mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pandemi ini agar kesehatan pulih, dan ekonomi pun bangkit,” jelas Erick.
Kebijakan Dorong Konsumsi
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi cukup dalam akibat pembatasan aktivitas di luar rumah. Pengaturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota membuat aktivitas ekonomi terhenti dan masyarakat kemudian membatasi pengeluarannya untuk kesehatan serta makanan dan minuman. Kontraksi konsumsi rumah tangga ini menjadi penekan di tengah kinerja investasi dan perdagangan internasional yang juga terbatas.
“Dari sisi sektoral, dua sektor utama yang memiliki kontribusi terbesar serta berhubungan dengan aktivitas ekonomi masyarakat adalah sektor perdagangan dan manufaktur,” katanya.
Kedua sektor tersebut terdampak cukup dalam terutama karena merupakan sektor dengan serapan tenaga kerja tertinggi sehingga dampaknya terhadap penghasilan dan konsumsi masyarakat semakin besar. Strategi utama dalam mempercepat pemulihan ekonomi adalah melalui peningkatan belanja pemerintah. Optimalisasi belanja pemerintah melalui implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), peningkatan daya beli masyarakat dan dukungan di sektor diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi di triwulan III dan IV.
Pemerintah pun telah membentuk “Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional”. Pembentukan Komite tersebut akan meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dalam menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sehingga perencanaan dan eksekusi kedua target kesehatan dan ekonomi dapat berjalan beriringan dan tercapai sekaligus.
Adapun program penanganan Covid-19 yang lebih serius dan terstruktur diharapkan akan memulihkan kepercayaan masyarakat dan rumah tangga untuk melakukan aktivitasnya termasuk belanja/konsumsi/investasi. Hal utama adalah penanganan dari aspek Kesehatan, meliputi memperbanyak 3T (Testing, Tracing, Treat) dan kampanye 3M (Mencuci tangan, Masker, Menjaga jarak) secara luas kepada masayrakat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, dan engadaan obat dan persiapan produksi dan distribusi vaksin hingga satu tahun ke depan harus dilakukan.
“Melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah berkomitmen untuk tetap mempertahankan daya beli masyarakat dan permintaan dalam negeri. Daya beli masyarakat akan terjaga melalui bansos dan subsidi, sementara dukungan yang diberikan kepada dunia usaha akan menjaga permintaan dalam negeri,” tutur Airlangga.
Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi, Airlangga juga mengungkapkan perlunya upaya optimalisasi implementasi program PEN dalam memberikan dukungan kepada masyarakat dan kepada dunia usaha.
Saat ini, upaya akselerasi implementasi modalitas PEN telah dilakukan dalam bentuk restrukturisasi dan penjaminan kredit modal kerja UMKM dan korporasi padat karya; penempatan dana pemerintah di bank umum mitra dan BPD untuk selanjutnya kredit dikucurkan kepada sektor riil, UMKM dan dunia usaha; dukungan bagi pemerintah daerah, salah satunya melalui pinjaman daerah; serta dukungan insentif listrik bagi industri, bisnis, dan sosial.
Indonesia bertekad bertahan dalam badai dan mengambil langkah dan program yang dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu Indonesia aman dan sehat, dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat, Indonesia berdaya dan bekerja, untuk menumbuhkan daya beli dan lapangan pekerjaan, dan Indonesia bertumbuh dan bertransformasi. “Kita justru harus memanfaatkan peluang dari pandemi ini,” ujarnya.