Melihat Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf
Berita

Melihat Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf

Secara umum pendaftar tanah wakaf hanya menyertakan persyaratan mulai surat permohonan, surat ukur, sertifikat hak milik atau bukti kepemilikan yang sah, AIW atau APAIW, hingga surat pernyataan dari nazhir perihal tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan.

Oleh:
Rofiq Hidayat
Bacaan 4 Menit
Ilustrasi tanah wakaf. Foto: RES
Ilustrasi tanah wakaf. Foto: RES

Tanah sebagai aset benda tak bergerak memiliki nilai ekonomi tinggi. Selama ini harga tanah pun terus mengalami peningkatan. Beda hal bila tanah yang dimiliki seseorang diwakafkan untuk kepentingan masyarakat/umum atau umat. Tapi, tak hanya tanah milik pribadi, tanah wakaf pun tak jarang berujung sengketa bila tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat. Untuk itu, menjadi penting tanah wakaf dicatat dan didaftarkan ke Kantor Pertanahan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil mengatakan pemerintah mentargetkan seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dan disertifikatkan pada 2025 termasuk tanah wakaf beserta aset-aset diatasnya. Karenanya, pensertipikatan tanah-tanah wakaf menjadi prioritas kementerian yang dipimpinnya.

“Ini menjadi perhatian Pak Presiden. Saat ini, alhamdulilah, kita sudah selesaikan banyak pensertipikatan tanah-tanah wakaf. Kita berikan hak atas tanah Tuhan ini,” ujarnya sebagaimana dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN. (Baca Juga: Begini Aturan Pendaftaran dan Sertipikat Tanah Secara Elektronik)

Lantas bagaimana cara proses pendaftaran tanah-tanah wakaf di Kantor Pertanahan setempat? Dalam praktik pendaftaran tanah-tanah wakaf, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan aturan teknis tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN (Permen ATR/Kepala BPN) No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Adanya peraturan ini membuat kita dapat melaksanakan pendaftaran tanah-tanah wakaf di daerah-daerah. Contohnya jika tidak ada wakif, kita hanya butuh saksi saja. Tidak ada nazhir, akan ditunjuk nazhir sementara,” kata dia.

Nadzir merupakan pihak yang menerima harta benda Wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda (tidak bergerak) miliknya.

Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Kementerian ATR, Husaini menerangkan pendaftaran tanah wakaf bisa berstatus tanah Sertifikat Hak Milik (SHM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU). Bahkan, berstatus tanah negara dapat diwakafkan.

Tak hanya Permen ATR/Kepala BPN No. 2 Tahun 2017, terdapat pula Surat Edaran Nomor 1/SE/III/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia. Yang menyebutkan untuk tanah-tanah wakaf yang statusnya tidak diketahui, dapat dimohonkan pendaftaran tanahnya untuk diterbitkan sertipikat tanah wakafnya dengan menunjuk nazhir sementara.

Adapun persyaratan pendaftaran tanah wakaf menyertakan surat permohonan, surat ukur, sertifikat hak milik atau hak lain yang bersangkutan atau bukti kepemilikan tanah yang sah. Kemudian dibutuhkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW), surat pengesahan nazhir yang bersangkutan dari Kantor Urusan Agama (KUA), serta surat pernyataan dari nazhir perihal tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita, dan tidak dijaminkan.

Secara teknis, berikut ini tata cara pendaftaran tanah wakaf:

1. Tanah wakaf berupa Hak Milik, HGU, HGB, Hak Pakai atas Tanah Negara didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nadzir

Selanjutnya, permohonan pendaftaran wakaf atas bidang tanah dilampiri dengan surat permohonan, surat ukur, sertipikat Hak Milik yang bersangkutan, AIW atau APAIW. Kemudian surat pengesahan nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan, serta surat pernyataan dari Nazhir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan.

Kemudian, Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir, dan mencatat dalam Buku Tanah dan Sertipikat Hak Atas Tanah pada kolom yang telah disediakan dengan kalimat, “Hak atas Tanah ini hapus berdasarkan Akta Ikrar Wakaf/Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal... Nomor... dan diterbitkan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor…/… sesuai Surat Ukur tanggal… Nomor… luas... m²”.

2. Pendaftaran tanah wakaf atas tanah negara

Tanah wakaf atas tanah yang belum pernah dilekati hak atas tanah didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nadzir. Nadzir berkewajiban mengajukan permohonan penegasan tanah negara sebagai tanah wakaf ke Kepala Kantor Pertanahan. Permohonan penegasan wajib dilampiri surat permohonan, AIW atau APAIW, surat pengesahan nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan.

Lalu, dilampiri bukti perolehan tanah, peta bidang tanah/surat ukur, dan surat pernyataan dari nazhir/wakif atau surat keterangan dari Kepala Desa (Kades)/Lurah/tokoh masyarakat bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan. Selanjutnya, ketika permohonan pendaftaran telah memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan penegasan sebagai tanah wakaf atas nama nazhir. Sementara Keputusan penegasan sebagai tanah wakaf atas nama nazhir dibuat sesuai format yang ditentukan Permen ATR/Kepala BPN 2/2017. Terakhir, Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir.

3. Pendaftaran tanah pengganti menjadi tanah wakaf

Dalam pembangunan perubahan status tanah wakaf dalam bentuk tukar ganti hanya dapat dilaksanakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Pemberian ganti kerugian peruntukan tanah wakaf diberikan kepada nazhir berupa tanah pengganti. Pendaftaran tanah wakaf karena tukar ganti dapat dilakukan apabila tanah pengganti sudah bersertipikat atau memiliki bukti kepemilikan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanah wakaf yang dilakukan tukar ganti, sejak ditandatangani Berita Acara Pelepasan (BAP) di hadapan Kepala Kantor Pertanahan statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Selanjutnya dapat dimohonkan suatu hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendaftaran tanah pengganti menjadi tanah wakaf dilampiri dengan surat permohonan, sertipikat hak atas tanah pengganti, akta peralihan hak atas tanah dari pemilik tanah pengganti kepada nazhir yang berhak untuk atas nama pemegang wakaf, surat keputusan persetujuan tukar ganti benda wakaf dari Menteri Agama.

Kemudian, berita acara mengenai tukar ganti benda wakaf, dan surat pernyataan dari nazhir/wakif atau surat keterangan dari Kades/Lurah/tokoh masyarakat bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita, dan tidak dijaminkan. Terakhir, Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat tanah wakaf atas nama nazhir serta mencatat dalam Buku Tanah dan sertipikat wakaf yang telah disediakan dengan kalimat, “Bidang Tanah Wakaf ini merupakan pengganti dari bidang Tanah Wakaf Sertipikat Nomor.../… luas… m²”.

Tags:

Berita Terkait