Pemerintah sedang menggalakan program hilirisasi mineral mentah. Namun di sisi lain, program tersebut berisiko menimbulkan retaliasi atau balasan dari negara mitra dagang yang selama ini menjadi importir komoditas tersebut. Perlu kebijaksanaan secara matang dengan menimbang untung dan rugi dalam setiap pengambilan kebijakan.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hasran, menyampaikan kebijakan hilirisasi jangan diikuti kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah. Meski kebijakan hilirisasi yang dicanangkan pemerintah merupakan langkah positif untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri dan membuka peluang Indonesia untuk terintegrasi ke dalam rantai nilai global atau Global Value Chain (GVC).
“Sementara itu pelarangan ekspor akan berdampak negatif untuk kita, seperti memunculkan risiko balasan atau retaliasi dari mitra dagang. Pasar komoditas internasional juga akan bergejolak karena supply yang ada tidak bisa memenuhi demand,” ujarnya melalui keterangannya, Rabu (22/2/2023).
Hasran melanjutkan, kebijakan pelarangan ekspor yang pernah terjadi di crude palm oil atau CPO, bakal mempengaruhi perdagangan Indonesia secara umum di komoditas lainnya. Kebijakan proteksionis bukanlah jawaban atas upaya pemulihan ekonomi yang sedang dijalankan Indonesia. Di saat risiko kebijakan proteksionis semakin besar di masa pandemi, keterlibatan Indonesia di dalam GVC justru perlu diperkuat.
Baca juga:
- Jokowi Soal Larangan Ekspor Nikel: Pendiktean Asing vs Kedaulatan Negara
- Pemerintah Diminta Konsisten Perketat Ekspor Mineral
- Pemerintah Larang Ekspor Bijih Bauksit Mulai Juni 2023
Sementara itu, hilirisasi sebuah proses meningkatkan nilai tambah suatu komoditas dengan mengubahnya menjadi barang jadi atau setengah jadi, bakal membutuhkan bahan baku seutuhnya dari dalam negeri. Bahkan boleh jadi dapat menambahkan komponen dari luar negeri alias impor.
Hasran menuturkan, hilirisasi berpotensi membuka peluang kerja, meningkatkan nilai ekspor. Seperti memperbaiki neraca perdagangan dan menambah devisa, bahkan menarik investasi. Bagi komoditas nikel dan bauksit, menurut Hasran investasi yang akan masuk merupakan perusahaan-perusahaan smelter.