Memahami Strategi Penyelesaian Sengketa Pemegang Saham Perseroan
Utama

Memahami Strategi Penyelesaian Sengketa Pemegang Saham Perseroan

Sengketa antar pemegang saham menimbulkan risiko yang berdampak pada segala kegiatan produktif perseroan.

Oleh:
Mochamad Januar Rizki
Bacaan 6 Menit
Memahami Strategi Penyelesaian Sengketa Pemegang Saham Perseroan
Hukumonline

Salah satu risiko yang muncul dalam kegiatan usaha yaitu terjadi persengketaan. Tidak hanya dengan pihak luar, sengketa dapat muncul dari internal badan usaha termasuk para pemegang saham. Para pemegang saham memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan di suatu perseroan, sehingga tidak menutup kemungkinan akan adanya sengketa antar pemegang saham perseroan.

Sengketa antar pemegang saham menimbulkan risiko yang akan berdampak pada segala kegiatan produktif perseroan, terlebih status antara pemegang saham mayoritas dan minoritas akan semakin menimbulkan situasi menjadi lebih kompleks. Penyelesaian sengketa pemegang saham sangat dibutuhkan dan harus dilakukan dengan cara yang tepat agar dapat memberikan hasil terbaik kepada perusahaan dan elemen penting di dalamnya. 

Atas latar belakang tersebut, Hukumonline bersama Kantor Hukum Hendra Soenardi menyelenggarakan Webinar “Strategi Penyelesaian Sengketa Pemegang Saham Dalam Perseroan”, Selasa (12/10).

Managing Associate pada Kantor Hukum Hendra Soenardi, Raisa Rinaldi, menyampaikan tidak terdapat pengaturan khusus mengenai definisi “pemegang saham”, namun secara singkat “pemegang saham” adalah setiap pihak yang memiliki saham dalam suatu PT. “Pada prinsipnya, pemegang dibatasi pertanggungjawabannya sesuai kepemilikan saham pada PT tersebut,” ujarnya. (Baca: Aspek Legalitas yang Harus Dipahami UMKM Jika Ingin Mendirikan Perusahaan)

Namun, terdapat pengecualian pembatasan tanggung jawab pemegang saham sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Seseorang dianggap pemegang saham terbagi menjadi tiga saat pendirian, pengalihan saham pendirian, pengalihan saham atau share transfer dan shares subscription.

Hukumonline.com

Oscar juga menjelaskan contoh hak-hak pemegang saham seperti yang tercantum dalam UU PT seperti preemptive right atau hak untuk ditawarkan terlebih dahulu atas pengeluaran saham baru seperti tercantum dalam Pasal 43 Ayat (1) UUPT. Pemegang saham juga memiliki hak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, serta menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Pemegang saham juga berhak dapat mengagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Sementara itu, berdasarkan anggaran dasar pemegang saham dapat menerima hak-hak tertentu berdasarkan kelas/klasifikasi saham yang ditentukan. Seperti, hak veto, hak menerima dividen/sisa kekayaan perseroan terlebih dahulu, hak menominasikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Selain itu, terdapat hak lain seperti right of first refusal/right of first offer.

“Lalu, terdapat juga hak tag along right, hak untuk meminta sahamnya dibeli atau hak untuk membeli saham pemegang saham lain atas dasar kondisi tertentu seperti terjadi dead-lock, atau triggering event tertentu lainnya,” katanya. 

Kemudian, terdapat kewenangan-kewenangan pemegang saham seperti mengubah anggaran dasar, menyetujui aksi korporasi seperti menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan (Pasal 89 UUPT), menyetujui pengalihan/penjaminan lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan (Pasal 102 UUPT), menyetujui permohonan pailit yang diajukan oleh Perseroan (Pasal 104 UUPT), mengangkat Direksi dan Komisaris (Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT).

Hukumonline.com

Sementara itu, berdasarkan anggaran dasar pemegang saham berwenang menyetujui / tidak menyetujui pengalihan saham perseroan (apabila disyaratkan adanya persetujuan pemegang saham lain). Menyetujui hal-hal yang menjadi reserved matters/ protective provisions tertentu seperti melakukan investasi di perseroan lain, menandatangani loan agreement/pemberian jaminan dengan nilai tertentu.

Terdapat berbagai tanggung jawab pemegang saham sesuai UU PT. Pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan atas kerugian Perseroan apabila persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan (Pasal 3 (2) UUPT).

Sedangkan, berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian pemegang saham terdapat kewajiban dan tanggung jawab bagi pemegang saham seperti kewajiban terlebih dahulu menawarkan saham tersebut kepada pemegang saham lain pada Perseroan saat hendak mengalihkan sahamnya kepada pihak ketiga. Dalam hal terdapat triggering event tertentu seperti drag along, tag along, deadlock, event of default, pemegang saham tertentu wajib menjual sahamnya/wajib membeli saham pemegang saham lain, sesuai dengan dengan apa yang telah diperjanjikan.

“Kewajiban lain yaitu komitmen pemegang saham sehubungan dengan kebutuhan dana perseroan seperti dalam hal perseroan memerlukan tambahan dana/modal, pemegang saham wajib berpartisipasi dalam pendanaan tersebut, baik dalam bentuk capital injection, loan,” katanya.

Jenis-jenis Sengketa Pemegang Saham

Senior Associate pada Kantor Hukum Hendra Soenardi, Arsa Mufti Yogyandi, menyampaikan seringkali sengketa pemegang saham dapat terjadi dalam perseroan terbatas terjadi dengan pemegang saham lainnya, sengketa antara pemegang saham dengan direksi/komisaris, dan sengketa antara pemegang saham dengan perseroan.

Strategi penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan secara litigasi dan non-litigasi. Secara litigasi berarti sengketa diselesaikan melalui jalur hukum yang diajukan oleh salah satu atau beberapa pihak menggunakan dasar hukum sebagaimana relevan melalui pengadilan atau arbitrase.

Sedangkan non-litigasi penyelesaian sengketa berdasarkan iktikad baik dari para pihak di luar pengadilan. Kemudian, sengketa non-lititgasi dapat diselesaikan dengan atau tanpa keterlibatan pihak ketiga. Sebagai contoh, sengketa difasilitasi/diperiksa oleh pihak ketiga independen yang ditunjuk oleh para pihak dan hasil pemeriksaan pihak ketiga independen tersebut akan dianggap final.

Kelebihan penyelesaian litigasi yaitu menghasilkan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Kelebihan lain penyelesaian litigasi ada pihak ketiga yang memutus penyelesaian sengketa (hakim/arbiter). Kemudian, terdapat paksaan pengadilan untuk melaksanakan isi putusan apabila para pihak tidak bersedia secara sukarela.

Sedangkan kekurangan litigasi membutuhkan waktu yang lama hingga proses penyelesaian sengketa selesai, dapat berlangsung sampai 5 tahun. Kekurangan lain yaitu biaya yang dikeluarkan oleh para pihak cukup besar (legal fee). “Litigasi juga dapat membuka permasalahan internal kepada publik apabila perkara diselesaikan melalui persidangan di pengadilan,” ujarnya.

Penyelesaian non-litigasi memiliki keuntungan dari sisi waktu yang dibutuhkan hingga proses penyelesaian sengketa selesai dapat relatif lebih singkat. Hal ini tentunya dengan keinginan para pihak untuk menyelesaikan persoalan secara non-litigasi. Dari sisi biaya, non-litigasi tidak membutuhkan biaya yang besar.

Kekurangan non-litigasi yaitu membutuhkan kesediaan dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara sukarela. Non-litigasi tidak mudah menemukan solusi yang dianggap adil bagi para pihak terlibat. Kemudian, kekurangan lain non-litigasi jika tidak ada peran pengadilan untuk para pihak melaksanakan isi perjanjian perdamaian apabila ada pelanggaran terhadapnya dan dibutuhkan proses litigasi tersendiri untuk itu.

Sementara itu, Partner pada Kantor Hukum Hendra Soemardi, Oscar Damajati, menjelaskan mitigasi risiko dengan membuat perjanjian yang jelas merupakan hal penting untuk dilakukan. Perjanjian tersebut untuk mengatur hubungan antara pemegang saham, hak-hak dari pemegang saham, manajemen atas Perseroan dan lainnya.

Materi-materi utama dari Perjanjian pemegang saham (bergantung pada kompleksitas dari transaksi seperti pihak (perseroan dapat dilibatkan dalam hal tertentu), maksud dan tujuan Perseroan, Struktur/komitmen permodalan, ketentuan pengalihan saham (ROFR/FORO, Tag Along/Drag Along), kelas saham dan hak-hak nya (saham biasa dan saham preferen dari segi benefit finansial maupun voting, redeemable shares), kepengurusan, rapat dan pengambilan keputusan Direksi/Dewan Komisaris/ pemegang saham, deadlock dan konsekuensinya; wanprestasi dan konsekuensinya, format Anggaran Dasar yang disetujui, exit routes (Tag along, Drag along, Put option right, etc).

Selain itu, perjanjian pemegang saham juga menjadi konsistensi antara Anggaran Dasar dengan perjanjian pemegang saham. “Ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan sejauh mungkin harus merefleksikan ketentuan dalam perjanjian pemegang saham,” katanya.

Perseroan harus memastikan bahwa tidak ada perbedaan antara anggaran dasar dan perjanjian pemegang saham atau dalam hal ada perbedaan, perlu ada pengaturan tegas bahwa dalam hal ada perbedaan, mana di antara anggaran dasar atau perjanjian pemegang saham yang akan berlaku: para pihak dapat atur bahwa akan mengubah anggaran dasar tersebut sesuai dengan perjanjian pemegang saham.

Tags: