Sementara itu, Partner pada Kantor Hukum Hendra Soemardi, Oscar Damajati, menjelaskan mitigasi risiko dengan membuat perjanjian yang jelas merupakan hal penting untuk dilakukan. Perjanjian tersebut untuk mengatur hubungan antara pemegang saham, hak-hak dari pemegang saham, manajemen atas Perseroan dan lainnya.
Materi-materi utama dari Perjanjian pemegang saham (bergantung pada kompleksitas dari transaksi seperti pihak (perseroan dapat dilibatkan dalam hal tertentu), maksud dan tujuan Perseroan, Struktur/komitmen permodalan, ketentuan pengalihan saham (ROFR/FORO, Tag Along/Drag Along), kelas saham dan hak-hak nya (saham biasa dan saham preferen dari segi benefit finansial maupun voting, redeemable shares), kepengurusan, rapat dan pengambilan keputusan Direksi/Dewan Komisaris/ pemegang saham, deadlock dan konsekuensinya; wanprestasi dan konsekuensinya, format Anggaran Dasar yang disetujui, exit routes (Tag along, Drag along, Put option right, etc).
Selain itu, perjanjian pemegang saham juga menjadi konsistensi antara Anggaran Dasar dengan perjanjian pemegang saham. “Ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan sejauh mungkin harus merefleksikan ketentuan dalam perjanjian pemegang saham,” katanya.
Perseroan harus memastikan bahwa tidak ada perbedaan antara anggaran dasar dan perjanjian pemegang saham atau dalam hal ada perbedaan, perlu ada pengaturan tegas bahwa dalam hal ada perbedaan, mana di antara anggaran dasar atau perjanjian pemegang saham yang akan berlaku: para pihak dapat atur bahwa akan mengubah anggaran dasar tersebut sesuai dengan perjanjian pemegang saham.