Kendala lain yaitu eksekusi putusan gugatan tersebut. Menurut Hikmahanto selain pemerintah Cina yang tidak ingin menjalankan putusan tersebut, apabila ganti rugi dilakukan dalam bentuk likuidasi aset maka sulit dilakukan karena kepemilikannya milik Badan Usaha Milik Negara dan swasta Cina.
“Namun saat dieksekusi akan dihalangi dengan alasan aset tersebut memiliki kekebalan bila berkaitan dengan aset kedutaan besar atau aset tersebut bukan milik pemerintah Cina, melainkan BUMN Cina atau swasta asal Cina,” jelasnya.
Meski demikian, dia mengatakan menuntut ganti rugi dari negara yang dianggap bertanggung jawab atas suatu tindakan yang dilakukan perna terjadi sebelumnya. Misalnya, pasca-Perang Dunia Kedua, banyak pihak yang menuntut ganti rugi atas tindakan penjajahan. Namun proses ganti rugi ini tidak dilakukan melalui lembaga peradilan, namun melalui proses di luar lembaga peradilan.
Proses tersebut harus dimulai dari kesadaran negara yang memunculakan kerugian. Negara tersebut kemudian menyepakati dengan negara yang dirugikan bentuk-bentuk ganti kerugian. Pasca-Perang Dunia Kedua ini yang dikenal dengan sebutan “pampasan perang”.
Dalam konteks Covid-19, Hikmahanto menjelaskan pemerintah Cina dapat memberikan ganti rugi bagi negara-negara terdampak yang jumlahnya biayanya sangat fantastis. Dia menilain pemerintah Cina juga tidak akan melakukan ganti rugi tersebut ini.
Namun, pemerintah Cina dapat melakukan tiga hal penting sebagai respons dari pihak yang menuntut ganti rugi tersebut tanpa memberikan pampasan. Pertama, Cina tidak akan mengambil keuntungan dari bencana dunia ini baik keuntungan ekonomi dan finansial, politik maupun sosial.
Kedua, Ciina harus memberi bantuan kepada negara-negara terdampak dalam berbagai bentuk untuk meringankan kerugian banyak negara. Ketiga, Cina harus memperbaiki citranya di mata dunia bahwa pihaknya bukan negara yang hendak mendominasi dunia dengan kekuatan finansial dan militernya.