Mendorong Pemerintah dan Perusahaan Terapkan Standar EITI 2023 di Sektor Ekstraktif
Terbaru

Mendorong Pemerintah dan Perusahaan Terapkan Standar EITI 2023 di Sektor Ekstraktif

Terdapat perubahan signifikan dalam Standar EITI 2023 di antaranya mencakup beberapa ketentuan baru dan disempurnakan dalam empat bidang tematik. Yaitu antikorupsi, transisi energi, gender, sosial dan lingkungan, serta pengumpulan pendapatan negara dari sektor ekstraktif.

Mochamad Januar Rizki
Bacaan 4 Menit

“Ini juga sangat relevan dengan Indonesia yang saat ini gencar untuk mendorong percepatan transisi energi berkeadilan. Di satu sisi, Indonesia sebagai negara yang kaya dengan hasil pertambangan migas dan minerba, juga dihadapkan pada tantangan bagaimana mengantisipasi dampak transisi energi, khususnya bagi masyarakat yang berada di sekitar tambang migas, batubara maupun mineral seperti nikel, bauksit dan lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, terkait aspek Anti Korupsi, Standar EITI 2023 mewajibkan adanya upaya pengarusutamaan kebijakan anti korupsi dalam tujuan dan program kerja multi-stakeholders group (MSG) EITI, pengungkapan kebijakan dan praktik antikorupsi perusahaan, ambang batas kepemilikan saham dalam identifikasi beneficial ownership menjadi 10 persen atau di bawahnya.

Hal tersebut sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang kini menghadapi tantangan di bidang pencegahan korupsi yang identik dengan praktik konflik kepentingan. Serta banyaknya politically exposed person (PEPs) yang teridentifikasi di sektor ekstraktif. Ini juga bisa menjadi momentum untuk mendorong implementasi keterbukaan beneficial ownership yang saat ini terus didorong di Indonesia.

Termasuk jika diperlukan, melakukan revisi terhadap Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Khususnya, terkait dengan pasal mengenai definisi dan mengenali beneficial ownership.

Standar EITI 2023 juga mensyaratkan dibukanya informasi, rasionalisasi jika ada upaya memberikan kemudahan perizinan berusaha untuk sektor mineral, termasuk kewajiban sosial dan lingkungan. Mendorong dibukanya data cadangan terbukti migas dan minerba yang akan digunakan untuk mempercepat transisi energi, termasuk analisis terhadap potensi emisi karbon yang dihasilkannya. Lebih lanjut, juga mendorong perusahaan untuk membuka data greenhouse gas (GHG) emission.

Selain itu, standar EITI 2023 pun mensyaratkan membuka data dan informasi terkait upaya Pemerintah dalam mengantisipasi dampak transisi energi terhadap penerimaan negara maupun perekonomian negara. Standar ini juga sejalan dengan berbagai komitmen yang sedang dijalankan Indonesia terkait dengan transisi energi, misalnya melalui Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform maupun Just Energy Transition Partnership (JETP).

Astrid D. Meliala, Wakil Masyarakat Sipil untuk EITI menyampaikan masih memiliki banyak pekerjaan rumah terkait transisi energi. Peluang kerjasama dengan berbagai platform tentu akan sangat mendukung implementasi berbagai kebijakan yang terkait dengan transisi energi. “Tentunya, hal ini dapat tercapai apabila setiap platform yang ada membuka informasi dan memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi,” katanya.

Tags:

Berita Terkait