Mendorong Pemerintah Menempuh Skema Pembatasan BBM Bersubsidi
Terbaru

Mendorong Pemerintah Menempuh Skema Pembatasan BBM Bersubsidi

Ada skema lain agar pemerintah dapat menyelamatkan keuangan negara tanpa membebani masyarakat kecil. Seperti pemerintah membeli minyak dengan harga murah, menunda proyek ambisius seperti pembangunan ibu kota nusantara (IKN), dan mengefisiensikan anggaran birokrasi.

Oleh:
Rofiq Hidayat
Bacaan 3 Menit

Sementara itu, ekonom Bank Mandiri, Faisal Rahman menambahkan opsi untuk menaikkan harga BBM secara berkala dinilai tidak efisien. Sebab, bila menaikkan berkala ujungnya di angka Rp10 ribu per liter pertalite, maka dampak inflasi di penghujung tahun pun bakalan sama. Dia menerangkan dalam proyeksi Office of Economist Bank Indonesia, bila pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pertalite ke angka Rp10 ribu dan Solar menjadi Rp8.500, potensi kenaikan inflasi hanya berada di 6%.

Sementara dengan kenaikan harga BBM, potensi minus pertumbuhan ekonomi hanya -0.17%. Menurutnya, Bank Mandiri masih optimis, kendati masih terdapat sejumlah tantangan. Seperti geo politik dan potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. Tapi, proyeksi pertumbuhan di 2022 disebut masih mampu tumbuh diatas 5%. Baginya, pelonggaran Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) meningkatkan mobilitas publik serta kinerja ekspor yang baik.  Sebab, masih tingginya harga-harga komoditas, sehingga mampu menopang pertumbuhan.

“Tetapi kalau BBM harganya dinaikkan pasti ada dampaknya ke growth. Namun secara net momentum pertumbuhan ekonomi 2022 masih lebih baik,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih mendalami rencana kebijakan baru terkait dengan BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar yang rencananya bakal disertai dengan bantalan sosial sebagai kompensasi. “Bantuan sosialnya diminta untuk diperdalam, anggarannya dari mana, programnya seperti apa,” ujarnya usai menghadap Presiden Joko widodo di Komplek Istana Kepresidenan.

Tags:

Berita Terkait