Dalam setahun terakhir, masyarakat disuguhkan dengan sejumlah informasi mega skandal korupsi di sejumlah perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diduga merugikan keuangan negara. Sebut saja, PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Sontak, kedua perusahaan asuransi milik negara itu tercoreng akibat ulah segelintir oknum akibat lemahnya sistem pengawasan internalnya.
Anggota Badan Legislasi (Baleg DPR) Amin AK menilai lemahnya pengawasan terhadap operasional kedua perusahaan milik BUMN ini menjadi salah satu penyebab bobolnya dana milik nasabah yang dikelola kedua perusahaan tersebut. Sayangnya, dana yang semestinya menjadi “tabungan” para nasabah, malah disalahgunakan oleh sejumlah oknum.
Dia mendorong dua kasus mega skandal korupsi di BUMN itu menjadi momentum penguatan pengawasan internal. Sebab, DPR saat ini sedang menggodok Revisi UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN (RUU BUMN) yang masuk dalam daftar program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2021. “Kita mendorong agar pasal-pasal mengenai pengawasan di BUMN diperkuat dalam RUU BUMN yang tahun ini masuk Prolegnas Prioritas,” ujar Amin AK dalam keterangannya, Senin (22/2/2021). (Baca Juga: MPR Minta KPK Pantau Penanganan Kasus Jiwasraya dan Asabri)
Dalam mega skandal kasus Jiwasyara, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan dugaan total kerugian negara mencapai Rp16,81 triliun. Sedangkan Kejaksaan Agung memprediksi angka dugaan kerugian negara dalam kasus Asabri sebesar Rp23,7 triliun, jauh lebih besar dari kasus Jiwasraya. Perhitungan yang dilakukan BPK menggunakan metode total loss dalam perhitungan kerugian yang ditanggung negara.
Anggota Komisi VI DPR ini menilai dominasi kasus korupsi di perusahaan BUMN yang ditengarai merugikan keuangan negara disebabkan moral hazard pengelolanya. Dalam skandal Jiwasraya, negara dua kali dirugikan. Pertama, kerugian akibat penyimpangan sebesar Rp16,81 triliun. Kedua, negara harus memberikan suntikan penyertaan modal negara (PMN) melalui Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp20 triliun agar roda usaha PT Jiwasraya dapat berjalan.
“Hal itu menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat tentang peran lembaga yang melakukan pengawasan kepada BUMN,” kata dia.
Selama ini pengaturan pengawasan terhadap BUMN diatur Pasal 71 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pasal 71 ayat (1) UU BUMN menyebutkan, “Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan oleh Menteri untuk Perum”. Sedangkan Pasal 71 ayat (2) menyebutkan, “Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.