“Capaian ini terus didorong seiring dengan terbitnya beberapa permen LHK yang dapat membantu penyelesain konflik tenurial dalam kawasan hutan," jelas Said.
Sebagai tambahan informasi, rapat koordinasi ini akan ditindaklanjuti pada Jumat (18/6) dengan melibatkan empat organisasi masyarakat sipil (civil society organization/CSO) sebagai mitra bersama pemerintah dalam penyelesaian konflik lahan. Salah satu agendanya adalah mendapatkan masukan mengurai percepatan penyelesaian konflik lahan di lapangan.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, mengatakan terjadi anomali dimana pertumbuhan ekonomi minus sampai 4,4 persen di tahun 2020 dan sejumlah daerah sempat menerbitkan kebijakan pembatasan sosial skala besar (PSBB), tapi jumlah konflik agraria masih tinggi. KPA mencatat total konflik agraria tahun 2020 sejumlah 241 kasus.
Dewi menjelaskan konflik paling tinggi di sektor perkebunan sebanyak 122 kasus dan kehutanan 41 kasus. Total luas lahan konflik 624 ribu hektar meliputi sektor kehutanan lebih dari 312 ribu hektar dan perkebunan 230 ribu hektar. Konflik agraria di sektor perkebunan paling banyak pada lahan sawit sebesar 101 kasus dan tebu 3 kasus. Konflik paling banyak berkaitan dengan perusahaan swasta 106 kasus dan BUMN 12 kasus.
Ada juga konflik agraria di mana masyarakat berhadapan dengan TNI. KPA mencatat tahun 2020, ada 11 konflik agraria yang dipicu oleh klaim institusi TNI terhadap tanah masyarakat. Total korban kekerasan konflik agraria sepanjang 2020 sebanyak 169 orang meliputi 19 korban dianiaya; 139 dikriminalisasi; dan 11 tewas. Kekerasan dalam konflik agraria ini melibatkan aparat kepolisian, TNI, Satpol PP dan keamanan dari pihak perusahaan.
“Perampasan tanah dan kekerasan tidak berkurang di tengah kondisi pandemi Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi minus,” kata Dewi dalam pemaparan Catatan Akhir Tahun KPA Tahun 2020 yang diselenggarakan secara daring, Rabu (6/1).