Mencermati putusan hakim, baik di tingkat pertama, banding maupun kasasi berkenaan dengan status PERADI sebagai organisasi advokat, setidaknya terdapat dua isu hukum yang harus dibahas. Pertama, berkenaan dengan Peradi dari kubu yang mana yang mempunyai legalitas berdasarkan putusan hakim yang notabene telah berkekuatan hukum tetap? Kedua, mengenai bagaimana keberlakuan putusan hakim yang ada dan telah berkekuatan hukum tetap terhadap seluruh pihak yang berkepentingan sama terhadap Peradi sebagai organisasi advokat?
Kedua isu hukum inilah yang selanjutnya dibahas pada pencermatan terhadap Putusan Nomor 683/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst (12 September 2018), Putusan Nomor 277/Pdt/2019/PT DKI (22 Juli 2019), Putusan Mahkamah Agung Nomor 1395 K/Pdt/2020 (9 Juni 2020) yang memperhadapkan Fauzie Yusuf Hasibuan selaku Ketua Umum dan Thomas E. Tampubolon selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI), melawan Juniver Girsang selaku Ketua Umum, dan Hasanuddin Nasution selaku Sekretaris Jenderal DPN PERADI, masa bakti 2015-2020 berdasarkan Hasil Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia di Makassar.
Pencermatan juga dilakukan pada Putusan Nomor 667/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Pst (31 Oktober 2019), Putusan Nomor 203/ PDT/2020/ PT. DKI Jakarta (17 Juni 2020), serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 3085 K/Pdt.G/2021 (4 November 2021) yang memperhadapkan Luhut M.P. Pangaribuan selaku Ketua Umum dan Sugeng Teguh Santoso selaku Sekretaris Jenderal DPN PERADI Periode 2015-2020 versi Munaslub Peradi Rekonsiliasi secara E-Voting, melawan Fauzie Yusuf Hasibuan selaku Ketua Umum dan Thomas E. Tampubolon selaku Sekretaris Jenderal DPN PERADI.
Baca juga:
- Mengurai Polemik Perubahan Anggaran Dasar Peradi
- Tafsir Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Soal Organisasi Advokat
- Masalah Hukum Profesi Advokat di Indonesia yang Perlu Diwaspadai Klien
Guna menjawab isu hukum yang pertama berkenaan dengan Peradi dari kubu yang mana yang mempunyai legalitas berdasarkan putusan hakim yang notabene telah berkekuatan hukum tetap? Setelah membaca pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) dari keenam putusan hakim tersebut, maka dengan mudah dapat dijawab bahwa Peradi kubu Fauzie Yusuf Hasibuan selaku Ketua Umum dan Thomas E. Tampubolon selaku Sekretaris Jenderal DPN PERADI, merupakan Peradi yang memiliki legalitas.
Hal demikian dikarenakan pada Putusan Nomor 683/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst (12 September 2018), Putusan Nomor 277/Pdt/2019/PT DKI (22 Juli 2019), Putusan Mahkamah Agung Nomor 1395 K/Pdt/2020 (9 Juni 2020), tidak memberikan penegasan mengenai legalitas organisasi advokat di dalam tubuh PERADI, sehingga putusannya niet ontvankelijke verklaard (Putusan NO) dan menyerahkan mekanisme internal PERADI untuk menyelesaikan konflik internal yang terjadi kepada mekanisme internal PERADI.
Namun berbeda dengan Putusan Nomor 203/ PDT/2020/PT. DKI Jakarta, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 3085 K/Pdt.G/2021 (4 November 2021) yang menegaskan bahwa tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta bahwa Munas II Peradi tanggal 12-13 Juni 2015 yang menetapkan Penggugat (Fauzie Yusuf Hasibuan) sebagai Ketua Umum Peradi periode 2015-2020 adalah sah dan mengikat karena Munas tersebut merupakan kelanjutan dari Munas I Peradi di Makassar yang tidak dapat dilaksanakan karena alasan keamanan dan ditunda berdasarkan Keputusan Pimpinan Sidang Munas II/Ketua Umum DPN PERADI Periode 2010-2015 Prof. Otto Hasibuan.