Menelusuri Jejak Perlawanan Kriminalisasi Pengawas Boedel Pailit
Feature

Menelusuri Jejak Perlawanan Kriminalisasi Pengawas Boedel Pailit

Butuh perjuangan berat untuk melawan kriminalisasi. Setidaknya itu yang dirasakan oleh Jandri Onasis Siadari dan Ali Sumali Nugroho saat bertugas dalam perkara PKPU. Kriminalisasi rupanya berdampak secara luas pada kehidupan keduanya, mulai dari gangguan psikis hingga karier.

Fitri Novia Heriani
Bacaan 9 Menit

Dalam momen yang mendebarkan tersebut, dirinya sudah tidak bisa berpikir jernih. Tepat tengah malam, bala bantuan tiba-tiba datang. Orang pertama yang menghampiri Jandri ke PN Surabaya kala itu adalah James Purba. Setelah itu Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) mengambil alih perkara yang membelit Jandri. 

“Tiba-tiba Senin pagi muncul Humphrey Djemat, makanya di-take over AAI Pusat. Ada beberapa teman advokat masuk dalam surat kuasa AAI yang 68 orang. Dan juga Hotman Paris,” kata Jandri saat mengenang masa-masa sulitnya.

Demikian pula dengan Ali yang memilih untuk membentuk tim sendiri dalam menangani kriminalisasi yang dihadapinya. Apalagi dengan keyakinan yang kuat sudah bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku, Ali yakin dia akan segera bebas dari segala tuduhan. Tak hanya sampai di sana, Ali juga menyampaikan harapan dan permohonan perlindungan hukum terutama kepada asosiasi profesi, Kapolri, Ketua MA, DPR dan lembaga-lembaga lain yang terkait. 

“Dengan harapan adanya perhatian dan jika bisa menghentikan adanya suatu bentuk kriminalisasi terhadap kurator.”

Sebenarnya Jandri dan Ali bisa saja meminta bantuan kepada asosiasi profesi untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun keduanya harus melapor kepada asosiasi profesi agar yang bersangkutan bisa mendapatkan advokasi. Dalam bincang santai pada akhir pekan bersama Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Imran Nating, organisasi terbuka dalam menerima laporan dari semua pihak menyoal perilaku kurator/pengurus. Andai kriminalisasi terjadi, tentu organisasi siap mendukung anggota yang membutuhkan advokasi, terutama dalam kasus-kasus kriminalisasi. 

“Kita tegaskan, kita berdiri tegak di belakang rekan anggota sepanjang anggota kita ini bekerja sesuai aturan undang-undang dan bekerja sesuai aturan profesi,” jelasnya. 

Hukumonline.com

Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Imran Nating. Foto: RES

Akan tetapi AKPI juga memiliki sikap tegas untuk anggota yang terbukti ‘nakal’ dan melanggar aturan perundang-undangan dalam menjalankan tugasnya. Tak ada advokasi dari tim AKPI, kecuali memberikan rekomendasi penasehat hukum dengan catatan biaya ditanggung sendiri.

Memang UU Kepailitan sudah memberikan perlindungan kepada kurator/pengurus. Namun perlu diingat bahwa tak ada profesi yang kebal hukum. Pasal 72 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU hanya memberikan perlindungan kepada kurator/pengurus yang menjalankan tugas dengan baik dan benar. Bagi Imran, kurator/pengurus tak perlu merasa 'empot-empotan' saat mendapatkan panggilan dari pihak kepolisian sepanjang isi Pasal 72 sudah terpenuhi. Setidaknya hal itu dapat dibuktikan dengan minimnya anggota AKPI yang dipecat karena menabrak kode etik dan amanat UU.

“Yang dipecat sepanjang sejarah baru satu orang kalau tidak salah, kalau kena sanksi skorsing sudah banyak,” ucap pria asli Makassar ini. 

Pun demikian sebahagian kurator/pengurus tetap menginginkan penambahan pasal dalam revisi UU Kepailitan agar perlindungan terhadap kurator lebih eksplisit sebagaimana diatur dalam UU Profesi Advokat. Mengingat kurator/pengurus bekerja atas amanat UU dan diangkat oleh pengadilan dan bekerja melaksanakan putusan pengadilan. 

“Sama dengan juru sita sehingga kurator/pengurus harus dilindungi oleh hukum,” ucap Imran.

Sepanjang perjalanan kariernya sebagai kurator/pengurus, Imran sudah banyak melihat dampak yang dirasakan rekan seprofesi saat terbentur kriminalisasi. Ada rasa trauma yang begitu mendalam saat harus memenuhi panggilan kepolisian. Tentunya tidak mudah bangkit dari rasa malu dan percaya diri. Beberapa diantaranya enggan untuk kembali menangani perkara kepailitan dan PKPU.

Mengedepankan Hati Nurani

Menjadi korban kriminalisasi tentu memberikan pelajaran berharga bagi Jandri dan Ali. Dari kasus yang dia alami, Jandri memahami bahwa hati nurani adalah benteng utama yang melindungi diri dari perbuatan yang tidak benar. Baginya tak ada yang salah dalam UU Kepailitan. Seberapa banyak pun pasal yang disisipkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada kurator/pengurus, akan sia-sia jika dirinya tidak bekerja secara benar. 

“Jiwa kita sebenarnya juga sudah tahu mana yang salah mana yang benar. Intinya Anda harus kerja benar, kerja benar saja bisa dipersalahkan apalagi kerja tidak benar,” pesannya. Namun bukan berarti menguatkan perlindungan hukum menjadi tidak penting. “Mau tambah pasal mungkin iya, tapi nomor sekian.”

Ali pun menyadari bahwasanya bayang-bayang kriminalisasi akan terus ada selama dia menjalani profesi sebagai kurator/pengurus. Sehingga semua kembali ke masing-masing individu, membuktikan diri mampu dan bekerja maksimal dalam menjalankan tugas sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam UU Kepailitan. Konklusinya menjadi sederhana, bekerja sesuai aturan main.

Menjadi kurator/pengurus juga harus mampu mengontrol diri. Maksudnya adalah menetapkan fee pengurus yang wajar. Bagi Imran, dirinya berusaha berpikir rasional saat menentukan fee, terutama untuk pengurus PKPU, menghindari prinsip ‘aji mumpung’ dan memberatkan debitur. Karena dari hal semacam ini bisa membuka peluang debitur untuk menuntut kurator/pengurus ke ranah pidana. 

“Kalau memaksakan fee maksimal sesuai aturan, orang bisa kapok dan nggak mau pakai jasa kita lagi,” tuturnya. Setidaknya pengalamannya sebagai kurator/pengurus sudah membuktikan bahwa pekerjaan akan datang dengan sendirinya sepanjang bekerja dengan baik, benar, dan sesuai dengan ketentuan UU Kepailitan.

Kriminalisasi mungkin masih menjadi momok bagi kurator/pengurus. Karena di balik fee yang menggiurkan, kurator juga dibayang-bayangi masuk bui, yang berdampak pada psikis dan pekerjaan. Namun, sepanjang sudah menjalani tugas sesuai UU dan kode etik profesi, kurator/pengurus seharusnya mempunyai posisi yang kuat untuk membantah tuduhan tersebut. Tak hanya itu, perlunya kesamaan pemahaman antara UU Kepailitan dan penegak hukum terkait tugas dan fungsi kurator. Jadi, jangan ada lagi kriminalisasi kurator!

Tags:

Berita Terkait