Mengejar Kebutuhan Tenaga Kerja di Industri 4.0 Lewat Program Kartu Prakerja
Terbaru

Mengejar Kebutuhan Tenaga Kerja di Industri 4.0 Lewat Program Kartu Prakerja

Program kartu prakerja semestinya tidak dibatasi dengan kemampuan tertentu, tapi peserta meningkatkan kemampuannya di setiap jenis pelatihan yang dipilihnya.

Oleh:
Rofiq Hidayat
Bacaan 3 Menit
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: RES
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: RES

Pemerintah memutuskan program kartu prakerja bakal dilanjutkan di periode 2023 melalui skema normal. Sementara target capaian mencapai 1 juta penerima program kartu prakerja. Skema normal kartu prakerja bakal berfokus terhadap upaya melakukan pelatihan ulang dan meningkatkan kemampuan.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melalui keterangannya, Selasa (10/1/2023). “Pemerintah juga meningkatkan batas minimal durasi pelatihan menjadi 15 jam,” ujarnya.

Menurutnya, keberlanjutan program kartu prakerja dengan pelaksanaan skema norma diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Program Kartu Prakerja. Sementara aturan pelaksananya tertuang dalam Peraturan Menko Perekonomian No.17 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No.36 Tahun 2020 tentang pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Bagi Airlangga, program kartu prakerja di 2023 bakal dianggarkan dana sebesar Rp2,67 triliun agar mencapai target sebanyak 595 ribu orang. Sedangkan, untuk sisa target sebesar 405 ribu orang, pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,7 triliun. Dia berharap program tersebut dapat terlaksana dengan menghasilkan tenaga kerja yang unggul dan memiliki keahlian mumpuni di dunia kerja.

Terpisah, peneliti ketenagakerjaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Triyono berpandangan keberlanjutan program kartu prakerja menjadi tepat untuk mengenjar kebutuhan tenaga kerja di industri 4.0. Menurutnya, kapasitas tenaga kerja tak lepas dari pergerakan pasar dunia kerja.

“Ke depan harus mengikuti apa yang dibutuhkan, misalnya bidang Informasi Teknologi, big data, apalagi main big data, ini skill yang bisa dituntut dan disediakan dalam kartu prakerja,” ujarnya.

Dia menilai melalui skema normal dengan mengedepankan peningkatan kemampuan ketimbang bantuan sosial. Termasuk pelatihan yang dilakukan secara tatap muka diharapkan bakal jauh lebih efisien dan efektif, ketimbang hanya daring. Triyono optimis dengan kartu prakerja dapat meningkatkan kapasitas tenaga kita dalam negeri melalui sistem tatap muka.

Tags:

Berita Terkait