Advokat perpajakan hadir untuk menyelesaikan tindak pidana perpajakan yang sedang dihadapi oleh kliennya. Seseorang yang berprofesi sebagai advokat perpajakan tidak hanya harus memiliki pengetahuan sebagai ahli hukum, namun juga memiliki pengetahuan perpajakan.
Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menjelaskan advokat merupakan seseorang yang berprofesi sebagai pemberi jasa hukum, baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan sesuai dengan pemenuhan syarat tertentu berdasarkan UU.
Advokat pajak berfungsi memberikan jasa hukum kepada klien untuk memberi pendampingan hukum, membela serta memastikan klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum perpajakan yang sedang dihadapi.
Baca Juga:
- Mengenal Bea Materai yang Dipungut Pemerintah untuk Belanja Online
- Belanja Online Bakal Kena Bea Meterai, Pahami Seluk-beluk Pengaturannya
- Meski Sepele, Konsumen Harus Perhatikan Hal Ini Saat Gunakan Layanan Perbankan
Advokat pajak bertugas untuk memenangkan klien dalam tindak pidana atau kasus yang sedang dihadapinya. Advokat pajak juga bertugas sebagai pendamping yang melindungi hak-hak kliennya saat proses hukum sedang berlangsung.
Advokat pajak memberikan beberapa layanan berupa:
1. Memberikan bantuan hukum
Sebelumnya advokat tidak diperkenankan untuk memberikan bantuan hukum dalam menyelesaikan masalah perpajakan karena bukan konsultan pajak. Namun, kini advokat pajak bisa menjadi konsultan pajak untuk mendampingi wajib pajak dalam menyelesaikan perpajakannya.
Advokat pajak harus mengikuti program pendidikan khusus praktisi pengacara pajak untuk mendapatkan advokat pajak yang bersertifikat.