Adapun asas-asas yang mengatur bea materai yaitu asas kesederhanaan, asas efisiensi, asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan.
Adanya bea materai ini diberlakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara demi membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju kesejahteraan, keadilan hukum yang adil, menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan menyelaraskan ketentuan bea materai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Objek materai Rp 10 ribu pada Pasal 3 ayat (1), bea materai dikenakan atas dua hal, yaitu:
1. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata
2. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan
Mengenai dokumen yang bersifat perdata meliputi beberapa hal, yaitu:
1. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau sejenisnya
2. Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipan
3. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipan
4. Surat berharga dengan nama dalam bentuk apapun
5. Dokumen transaksi surat berharga, dalam nama atau bentuk apapun
6. Dokumen lelang berupa kutipan risalah lelang
7. Dokumen yang bernilai lebih dari Rp 5 juta
8. Dokumen lain yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
Adanya kebijakan bea materai juga akan memungkin perluasan dan memperbesar jumlah pelaku usaha digital di dalam negeri, sebab perjanjian yang jelas dalam bentuk dokumen untuk transaksi besar akan lebih terjamin.
Di sisi lain, kebijakan bea materai berguna dalam meningkatkan kekuatan hukum dari kesepakatan term and condition, melindungi para pihak, dan secara tidak langsung menjadi sumber penerimaan negara.