Cyber law erat kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana dan penanganan tindak pidana. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi aspek orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat memasuki dunia maya.
Setiap negara yang memfasilitasi kehidupan bernegara dengan penggunaan sistem elektronik dan internet yang maju, secara tidak langsung perkembangan cyber law di dalamnya turut maju.
Ruang lingkup cyber law meliputi hak cipta, hak merek, pencemaran nama baik, penistaan, penghinaan, hacking, transaksi elektronik, pengaturan sumber daya internet, keamanan pribadi, kehati-hatian, kejahatan IT, pembuktian, penyelidikan, pencurian lewat internet, perlindungan konsumen dan pemanfaatan internet dalam keseharian.
Karena erat kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana dan penanganan tindak pidana maka cyber law menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan elektronik yang termasuk juga di dalamnya kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme.
Baca:
- Invasi dan International Humanitarian Law
- Mengenal Suprastruktur Politik Indonesia
- Mengenal Kebijakan Perdagangan Internasional di Bidang Impor
Kehadiran cyber law di Indonesia sudah diinisiasi sebelum 1999. Di masa itu, cyber law adalah perangkat hukum yang menjadi dasar dan peraturan yang menyinggung transaksi elektronik. Pendekatan dengan perangkat hukum ini dimaksudkan agar ada pijakan yang dapat digunakan oleh undang-undang dan peraturan lainnya.
Banyaknya berbagai kejahatan dan pelanggaran hukum dalam pemanfaatan teknologi maka dibuat sebuah undang-undang sebagai dasar hukum atas segala kejahatan dan pelanggaran yang terjadi.