Terbaru

Mengenal Doktrin BJR Hingga Potret Kepemimpinan Perempuan di Kursi Partner Kantor Hukum

Garuda Indonesia fokus maksimalkan profitabilitas, mengenal enam unsur penting perseroan terbatas, dan menyoal pertanggungjawaban direksi BUMN dalam mengambil keputusan.

Oleh:
M. Agus Yozami
Bacaan 2 Menit
Mengenal Doktrin BJR Hingga Potret Kepemimpinan Perempuan di Kursi Partner Kantor Hukum
Hukumonline

Dari tahun ke tahun, tak henti-hentinya Hukumonline dengan terus setia memberikan ragam informasi hukum berkualitas setiap harinya kepada masyarakat luas. Tentu, tiap artikel yang disajikan khususnya dalam bentuk pemberitaan bertujuan agar masyarakat lebih melek hukum.

Beragam isu disajikan secara lugas dengan bahasa yang mudah dipahami selalu menghiasi pemberitaan Hukumonline. Kali ini, Redaksi Hukumonline merangkum 5 artikel pilihan yang tayang pada Selasa (28/6). Yuk, kita simak artikelnya bersama-sama!

1. Mengenal Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia

Business Judgement Rule (BJR) di Indonesia familiar diperbincangkan di lingkup perusahaan khususnya direksi. Di dalam putusan-putusan pengadilan jika ada sesuatu perkara yang melibatkan direksi, baik perdata maupun pidana erat kaitannya dengan BJR. BJR merupakan keputusan yang diputuskan pimpinan yang di kemudian hari ternyata ada kesalahan, oleh sebabnya direksi tidak dapat digugat karena keputusannya tersebut berlandaskan iktikad yang baik dan demi perusahaan semata

Baca Juga:

2. Rampungkan Proses PKPU, Garuda Indonesia Fokus Maksimalkan Profitabilitas

Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Garuda Indonesia) tuntas sudah. Majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Pusat) sudah mengesahkan persetujuan terhadap rencana perdamaian pada Senin (27/6). Pasca putusan tersebut, Garuda Indonesia memproyeksikan pemulihan kinerja yang lebih cepat yang diselaraskan dengan langkah memaksimalkan profitabilitas Perusahaan. Pengesahan tersebut sesuai dengan dukungan mayoritas dari para kreditur berdasarkan agenda pemungutan suara atau voting yang berlangsung pada Jumat (17/6) pekan lalu.

3. 6 Unsur Penting Perseroan Terbatas Berdasarkan Rumusan UU PT

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Untuk dapat disebut sebagai perseroan terbatas, harus memenuhi beberapa unsur, yaitu berbentuk badan hukum, didirikan atas dasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha, modal terbagi atas saham, memenuhi syarat tertentu UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

4. Menyoal Pertanggungjawaban Direksi BUMN dalam Mengambil Keputusan

Direktur atau komisaris BUMN dalam menjalankan perusahaan atau usaha milik negara diharuskan mengambil berbagai keputusan, baik untuk melakukan investasi maupun keputusan internal berupa pengadaan barang dan jasa. Setiap pengambilan keputusan memberikan dampak positif maupun negatif bagi perusahaan. Seringkali keputusan yang diambil akan memiliki pengaruh di kemudian hari dan merupakan di luar kuasa direksi.

5. Potret Kepemimpinan Perempuan di Kursi Partner Kantor Hukum

Perjuangan R.A Kartini membela kaum perempuan telah berhasil dan dirasakan manfaatnya sampai saat ini. Bukti keberhasilan itu dapat terlihat melalui peran perempuan di berbagai bidang dan profesi tak terkecuali profesi penegak hukum. Kesetaraan gender di lembaga peradilan atau penegak hukum pun sudah terbuka lebar bagi siapapun tak membeda-bedakan jenis kelamin.

Itulah 5 artikel pilihan Redaksi Hukumonline hari ini. Semoga highlight artikel hari ini dapat memberikan informasi tambahan bagi Anda. Simak beragam artikel lainnya dalam Berita Hukumonline. Selamat membaca!

Tags:

Berita Terkait