Mengenal Investasi Pasar Modal Syariah
Edsus Lebaran 2023

Mengenal Investasi Pasar Modal Syariah

Meski negara mayoritas muslim, kapitalisasi industri pasar modal syariah Indonesia masih di bawah konvensional. Tapi pasar modal syariah memiliki keunggulan berupa rasa aman bagi investor.

Mochamad Januar Rizki
Bacaan 5 Menit
Gedung OJK. Foto: RES
Gedung OJK. Foto: RES

Industri pasar modal syariah merupakan sektor jasa keuangan yang memiliki potensi tinggi di Indonesia mengingat posisinya sebagai negara mayoritas muslim terbesar dunia. Saat ini, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia menuju kearah positif, meski di bawah konvesional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kapitalisasi pasar modal syariah mencapai Rp 4.760,83 triliun hingga 31 Maret 2023.

Pasar modal syariah merupakan bagian dalam industri pasar modal seperti yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Hanya saja, transaksi pasar modal syariah berlandaskan hukum-hukum Islam atau prinsip syariah. Wahasil, terdapat berbagai karakteristik khusus pasar modal syariah dibanding konvensional, khususnya mengenai produk dan mekanismenya. Aturan main prinsip syariah pada pasar modal diatur dalam Peraturan OJK Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Perjalanan industri pasar modal syariah Indonesia telah mengalami berbagai tahapan. Pada 3 Juli 1997, pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT Danareksa Investment Management. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia yang dahulu disebut Bursa Efek Jakarta berkerjasama dengan PT Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 dengan tujuan memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah.

“Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah,” kutip OJK dalam situs resminya.

Baca juga:

Kemudian, pada tanggal 18 April 2001, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa untuk pertama kali yang berkaitan langsung dengan pasar modal. Yakni Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Sementara, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran Sukuk Obligasi Syariah PT. Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan Sukuk Obligasi Syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah.

Secara kelembagaan, bermula dari Tim Pengembangan Pasar Modal Syariah pada tahun 2003. Setahun kemudian, pengembangan Pasar Modal Syariah masuk dalam struktur organisasi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Lembaga Keuangan (LK), lembaga pengawas pasar modal saat itu. Selanjutnya, Bapepam LK menerbitkan paket Peraturan Bapepam dan LK terkait Pasar Modal Syariah.

Paket peraturan tersebut yaitu Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus 2007 Bapepam-LK menerbitkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan diikuti dengan peluncuran Daftar Efek Syariah pertama kali oleh Bapepam dan LK pada tanggal 12 September 2007.

Kehadiran UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) memperluas produk pasar modal syariah. Dengan UU SBSN, pemerintah memiliki dasar hukum menerbitkan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR0001 dan IFR0002.

Perlu diketahui, produk pasar modal syariah berupa surat berharga atau efek syariah. Efek Syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi saham syariah, sukuk dan reksadana syariah. Nah, saham syariah yaitu surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut dengan prinsip syariah.

Tidak semua saham yang diterbitkan oleh emiten dan perusahaan publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh emiten dan perusahaan publik yang jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Kemudian, emiten dan perusahaan publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, terdapat efek syariah berupa sukuk yang diserap dari kata "sakk" dalam bahasa Arab dengan pengertian sertifikat atau bukti kepemilikan.

Sukuk merupakan istilah pengganti dari obligasi syariah. Sukuk memiliki karakteristik yang berbeda dengan obligasi. Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset maupun proyek yang dijadikan underlying asset. Sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau marjin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk.

Ada juga efek syariah berupa reksadana yang merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas.

Reksa Dana Syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan reksa dana konvensional pada umumnya. Perbedaan ini terletak pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan lainnya, keseluruhan proses manajemen portofolio, screeninng (penyaringan), dan cleansing (pembersihan).

Pengembangan pasar modal syariah

Meski negara mayoritas muslim, kapitalisasi industri pasar modal syariah Indonesia masih di bawah konvensional. Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Prof Mas Rahmah berpendapat,  pasar modal syariah memiliki keunggulan berupa rasa aman bagi investor. Dia mencontohkan pada produk sukuk mewajibkan ketentuan underlying asset yang diterbitkan debitor.

“Ini untuk beri keamanan. Contohnya, kalau sukuk yang diterbitkan pemerintah jaminan proyeknya seperti jalan tol. Nanti, investor dapat manfaat dari pengelolaan jalan tol itu tadi. Nanti, pengelolaan jalan tol itu yang diterima investor selain nanti saat jatuh tempo (investor, red) dapat pengembalian,” ujarnya melalui sambungan telepon kepada Hukumonline, Senin (17/4/2023) lalu.

Rahmah berpendapat, potensi pasar modal syariah seperti sukuk memiliki potensi yang tinggi di global. Dia menyampaikan investor global berminat terhadap produk pasar modal syariah karena memiliki persyaratan yang lebih ketat sebelum ditawarkan kepada investor. “Di Eropa, pasar sukuk terbesar di London. Karena, investor Timur Tengah itu cari pasar global terbagus di sana karena lebih terjamin dan terprediksi sesuai syariah,” ujarnya.

Dia menilai perlu komitmen dari para pihak untuk mengembangkan pasar modal syariah.  Pengembangan sistem dan infrastruktur serta optimalisasi sosialisasi harus dilakukan agar kinerja pasar modal syariah semakin meningkat. Menurutnya, secara makro, pasar modal syariah jauh lebih aman dibanding konvensional.

“Saya lihat sistem dan infrastruktur untuk dukung pengembangan pasar modal syariah masih belum maksimal. Kalau lihat prospek semuanya mendukung dari regulasi, sistem, infrastruktur dan budaya investasi akan lebih aman (pasar modal syariah),” pungkas Rahmah.

Tags:

Berita Terkait