Kasus pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi di berabagai daerah. Di daerah Kalimantan Barat, misalnya. Direktorat Lalu Lintas Polda Kalbar telah menindak sebanyak 20.147 pelanggaran lalu lintas, baik oleh pengemudi roda empat dan dua sepanjang Operasi Zebra Kapuas 2018.
"Pengemudi kendaraan bermotor yang ditilang umumnya tidak memiliki surat menyurat kendaraan, seperti STNK, SIM, tidak menggunakan helm standar dan lainnya," kata Kasubdit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Ditlantas Polda Kalbar, AKBP Andis Arya, seperti dilansir Antara di Pontianak, Senin (19/11).
Ia menjelaskan, data tersebut sifatnya masih sementara, karena belum semuanya tingkat Polresta dan Polres se-Kalbar yang menyerahkan data hasil Operasi Zebra Kapuas 2018 tersebut. Menurut Andis, pelanggaran terbanyak dari pengemudi kendaraan roda dua, yang dominan adalah pelanggaran administrasi, seperti tidak memiliki SIM, lupa bawa STNK, kemudian pajak kendaraan 'mati' dan lainnya.
Selain di Kalbar, sebanyak 4.087 pelanggar mendapat tindakan langsung (tilang) selama pelaksanaan Operasi Zebra Candi 2018 di wilayah hukum Kepolisian Resor Banyumas. Kepala Polres Banyumas, Ajun Komisaris Besar Polisi Bambang Yudhantara Salamun, mengatakan 4.087 pelanggar yang terjaring razia selama Operasi Zebra Candi 2018 itu diberi surat tilang atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan mereka selaku pengendara kendaraan bermotor.
(Baca Juga: Waspada Tilang, Pengemudi Tidak Boleh Langsung Belok Kiri Saat di Persimpangan Jalan)
Pelanggaran tersebut didominasi oleh pengendara yang tidak membawa surat-surat kendaraan berupa SIM dan STNK. Selain itu, pengendara yang tidak menggunakan helm standar atau memakai helm non-SNI (Standar Nasional Indonesia).
"Pelanggaran ini rata-rata tidak membawa SIM dan tidak membawa STNK, kami tidak melaksanakan kegiatan simpatik dengan memberikan teguran, tetapi memberikan tindakan langsung dengan memberi surat tilang," katanya.
Banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas menandakan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku. Padahal, berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), terdapat sanksi bagi pelanggar lalu lintas.