Forum Hukum BUMN telah secara formal telah berdiri sejak 18 Desember 2012 silam. Tepatnya, sejak terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang mengesahkan Akta Pendirian Forum Hukum BUMN No.41 tanggal 17 Oktober 2012 di Jakarta. Tapi, prakarsa pendirian Forum Hukum BUMN sejak tanggal 31 Agustus 2012 dengan ditandatanganinya Piagam Deklarasi Pembentukan Forum Hukum BUMN oleh Biro Hukum Kementerian BUMN dan perwakilan Fungsi Hukum BUMN dengan disaksikan oleh Sekretaris Kementerian BUMN.
“Sejak berdiri sampai saat ini, Forum Hukum BUMN terus berupaya untuk mengembangkan diri baik dari sisi organisasi maupun tata kelola. Saat ini Forum Hukum BUMN dikelola oleh Dewan Pengurus yang terdiri dari para Pimpinan Fungsi Hukum BUMN dengan dibantu oleh Direktur Eksekutif dan tim serta Tim Inovasi yang merupakan insan milenial pengelola fungsi Hukum BUMN,” ujar Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Hukum BUMN Puji Haryadi kepada Hukumonline, Senin (30/5/2022) kemarin.
Adapun pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Forum Hukum BUMN dilaksanakan oleh Dewan Pengawas. Dewan Pengawas terdiri dari unsur Pimpinan Pengelola Fungsi Hukum Kementerian BUMN beserta sejumlah Direksi BUMN yang membawahi Fungsi Hukum di Perusahannya.
Forum Hukum BUMN memiliki sejumlah visi dan misi. Sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Forum Hukum BUMN, visi mereka ialah mendukung terciptanya Badan Usaha Milik Negara yang berdaya saing kuat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Sedangkan 4 misi yang digadang Forum Hukum BUMN, antara lain melindungi kepentingan Badan Usaha Milik Negara secara maksimal yang pada akhirnya dapat meningkatkan citra BUMN secara keseluruhan; meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia bidang hukum dan kapasitas fungsi Hukum BUMN; membangun sinergi antar BUMN; dan melakukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan peran BUMN terhadap masyarakat pengguna jasa BUMN.
Atas visi misi yang ada, Pengurus Forum Hukum BUMN telah menyusun beberapa program tahunan dan program jangka panjang. Diantara program tahunan yakni Sharing session atas Strategic & Current Issues terkait BUMN; Klinik hukum bagi BUMN; Penyelenggaraan focus group discussion atau seminar bagi BUMN; Melakukan kajian atas rancangan peraturan perundang-undangan bersama instansi pemerintah dan/atau lembaga melalui kementerian BUMN; dan Courtesy Visit dan kolaborasi bersama lembaga-lembaga pemerintah, lembaga peradilan dan Perguruan Tinggi.
Sedangkan, untuk program strategis jangka panjang, dicanangkan 3 program. Antara lain Pengembangan dan pengelolaan serta bagi pakai Informasi dan Data Hukum BUMN; Pengembangan Organisasi dan Kompetensi Insan Hukum BUMN (Recruit, Retain, & Develop) melalui program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi Insan Hukum BUMN serta program strategis dalam menjaring talenta terbaik salah satunya melalui Forum Hukum BUMN goes to campus; dan Pengembangan Forum Hukum BUMN dalam proses Mediasi dan Advokasi yang unggul bagi BUMN dalam penyelesaian berbagai permasalahan hukum termasuk antar sesama BUMN.
Ia berharap ke depannya Forum Hukum BUMN akan dapat semakin berperan aktif dan diakui eksistensinya sebagai partner strategis bagi Kementerian BUMN dan stakeholders BUMN lainnya. “Kementerian BUMN dan seluruh stakeholders BUMN dapat semakin meningkatkan dukungan dan kepercayaannya kepada Forum Hukum BUMN untuk dapat terus berkontribusi bagi kemajuan hukum BUMN,” harapnya.