"Karena harus ada pemaksaan, kalau suap/gratifikasi ada hubungan konsensual dan bukan sextortion. Kalau melibatkan pemaksaan atau akses ke layanan publik itu sextortion," terangnya.
Jihan Fauziah Hamdi, perwakilan LBH Jakarta dalam kesempatan yang sama mengatakan ada yang belum terpotret dan berhubungan langsung dengan mekanisme pelaporan. Misalnya, pada beberapa tahun lalu ada kasus sextortion, pertama melibatkan hakim dia maksa layanan aktivitas seksual tiap Kamis malam, lalu pada 2016 ada oknum polisi pelajar yg langgar lalu lintas itu diperas sextortion agar tidak diproses.
"Lalu di 2022 mahasiswa diminta berhubungan seksual ketika berhubungan dengan dosen. Ini sebenarnya banyak sekali dan belum terpotret ke publik," kata Jihan.
Maria Kresentia, perwakilan Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) menyatakan salah satu hal utama yang harus diperhatikan adalah pendidikan antikorupsi dan kaitan korupsi dengan gender. Hasil penelusuran SPAK di suatu daerah yaitu para perempuan tidak merasa apa yg mereka lakukan itu suap, karena demikian sulitnya akses ke publik jadi ketika ada yang menawarkan jasa hal itu dianggap sebagai rasa terima kasih.
"Kedua aktivis perempuan juga perlu beri pemahaman soal ini, ada aspek yg belum dibahas. Perempuan sulit mengadukan perlu adanya dorongan partisipasi publik untuk pencegahan," pungkasnya.
Sextortion merupakan bentuk korupsi gender yang terjadi di negara maju dan berkembang, mempengaruhi anak-anak dan orang dewasa, individu yang rentan (seperti migran tidak berdokumen yang melintasi perbatasan) dan profesional.
Data dari Global Corruption Barometer (GCB) 2020 yang dirilis Transparency International menunjukkan bahwa lebih dari setengah korban pemerasan seksual yang mengakses layanan publik adalah perempuan. Data ini memperkuat bukti bahwa perempuan ditargetkan secara tidak proporsional. Artinya, sextortion dapat dilakukan oleh semua gender pun sama halnya dengan penyintas atau korbannya.