Mengenal Skema Restrukturisasi Industri Fintech
Berita

Mengenal Skema Restrukturisasi Industri Fintech

Meski tidak berwenang merestrukturisasi, perusahaan fintech p2p diimbau memfasilitasi permohonan restrukturisasi debitur terdampak Covid-19.

Mochammad Januar Rizki
Bacaan 2 Menit
Diskusi daring Hukumonline soal Tantangan Industri Fintech di Tengah Pandemi Covid-19. Foto: RES
Diskusi daring Hukumonline soal Tantangan Industri Fintech di Tengah Pandemi Covid-19. Foto: RES

Pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) menyebabkan industri jasa keuangan termasuk financial technology peer to peer lending (fintech p2p) atau pinjaman online tertekan. Meningkatnya risiko pinjaman bermasalah menjadi salah satu persoalan saat ini. Sehingga, perlu ada upaya restrukturisasi untuk para peminjam atau borrower terdampak pandemi Covid-19 sehingga mengurangi bahkan kehilangan kemampuan membayar utang tersebut.

Skema restrukturisasi industri fintech p2p ini mendapat perhatian karena memiliki perbedaan gaya bisnis dibandingkan perbankan dan perusahaan pembiayaan. Perbedaan paling mendasar antara perbankan, perusahaan pembiayaan dan fintech yaitu sumber dana. Umumnya, fintech p2p sumber dananya berasal dari investor. Sehingga, perusahaan fintech bertindak menghubungkan antara pemilik dana dengan peminjam. Kemudian, risiko penyaluran pinjaman juga ditanggung oleh investor.

Lantas, bagaimana mekanisme restrukturisasi pada perusahaan fintech tersebut? Sebab, perusahaan fintech p2p sebagai penyelenggara platform tidak memiliki kewenangan memberi restrukturisasi pinjaman.

Meski demikian, platform p2p ini dapat memfasilitasi restrukturisasi pinjaman dengan cara memberi penilaian dan analisa kelayakan atas permintaan restrukturisasi pinjaman. Nantinya, hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada investor untuk memberi persetujuan restruktrisasi. (Baca: Tantangan Industri Fintech, dari Risiko TPPU Hingga Kualitas SDM)

Direktur Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hendrikus Passagi menyatakan pihaknya tidak dapat menginstruksikan perusahaan fintech memberi restrukturisasi kepada peminjam. Hal ini karena perusahaan fintech tersebut bukan pemilik modal dari pinjaman tersebut.

“OJK tidak dapat keluarkan aturan agar penyelenggara keluarkan restrukturisasi pinjaman karena hanya sebagai platform. Borrower dan lender tidak ada yang bisa intervensi kedua pihak kami hormati, namun demikian ada upaya lain. Kami tidak dalam posisi memaksa mereka restrukturiasi itu kalau kami paksakan kami digugat,” jelas Hendrikus dalam acara diskusi daring Hukumonline, Kamis (20/5).

Dia menjelaskan restrukturisasi merupakan kegiatan bisnis yang sudah lumrah pada industri fintech. Menurutnya, dalam perjanjian pinjaman antara investor dengan peminjam sudah terdapat skema restrukturisasi tersebut.

Selain itu, OJK juga telah mengeluarkan surat bernomor S-360/NB.21/2020 perihal Restrukturisasi Pinjaman di Industri Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) terkait Covid-19. Isi surat tersebut menyatakan fintech p2p merupakan perikatan keperdataan yang melibatkan pemberi pinjaman sebagai kreditur dan penerima pinjaman sebagai debitur. Fungsi perusahaan fintech p2p hanya sebagai platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam.

Karena fungsinya hanya sebagai platform maka tidak memiliki kewenangan untuk melakukan restrukturisasi pinjaman kecuali ada kuasa dari pemberi pinjaman. Pihak yang berwenang melakukan restrukturisasi adalah pemmberi pinjaman. Kemudian, OJK juga meminta perusahaan fintech melalui Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mendorong anggotanya memperhatikan serius untuk meringankan beban penerima pinjaman atau debitur yang menghadapi masalah keuangan akibat Covid-19. 

“Kami sudah memanggil asosiasi sekaligus mendorong agar AFPI mendorong anggotanya memberi perhatian serius bagi peminjamnya. Perkembangan terakhir kami peroleh, platform sudah ada laporan pinjaman yang diperpanjang tanpa beban bunga, keringanan diskon bagi peminjam,” jelas Hendrikus.

Berdasarkan data OJK terdapat sebanyak 88 platform mendapat permohonan restrukturisasi dari peminjam. Sedangkan ada 55 platform tidak mendapat permohonan tersebut. Jumlah pengajuan restrukturisasi mencapai Rp 236.998.464.171 dari dari 674.068 akun atau transaksi.

Respons AFPI

AFPI menyatakan transaksi LPMUBTI atau dikenal dengan transaksi pinjaman online merupakan perikatan keperdataan Pinjam Meminjam yang melibatkan pihak Pemberi pinjaman sebagai Kreditur dan pihak Penerima pinjaman sebagai Debitur.

Namun, perusahaan fintech p2p dalam menjalankan usahanya tidak bertindak sebagai pihak pemberi pinjaman sebagaimana di industri perbankan atau pembiayaan. Sehingga perusahaan fintech p2p tidak memiliki kewenangan untuk melakukan restrukturisasi pinjaman tanpa persetujuan dari pihak Pemberi pinjaman. 

Kendati demikian, perusahaan fintech p2p dapat memfasilitasi permintaan pengajuan restrukturisasi pinjaman usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak akibat wabah Covid-19 kepada Pemberi pinjaman melalui mekanisme dan analisis kelayakan pada masing-masing perusahaan fintech p2p dan keputusan persetujuan atau tidaknya permintaan restrukturisasi pinjaman adalah di pihak Pemberi pinjaman.

“Dalam hal mendukung kebijakan pemerintah terkait restrukturisasi pinjaman akibat dampak wabah Covid-19, maka AFPI menghimbau kepada anggota AFPI untuk ikut berpartisipasi secara aktif membantu dan meringankan masyarakat pengguna platfom fintech P2PL yang mengalami kerugian atas dampak wabah Covid-19,” jelas AFPI dalam keterangan pers tersebut.

Tags:

Berita Terkait