Menguji Konstitusionalitas Aturan Nyalakan Lampu Motor Siang Hari
Utama

Menguji Konstitusionalitas Aturan Nyalakan Lampu Motor Siang Hari

Dua mahasiswa UKI ini memohon kepada Mahkamah agar Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) UU LLAJ dibatalkan/dihapus. Atau sepanjang frasa “pada siang hari” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Aida Mardatillah
Bacaan 2 Menit

 

Mereka membandingkan aktivitas Presiden Joko Widodo pada 4 November 2018 pukul 06.20 WIB, saat itu Jokowi tengah mengendarai motor di Tangerang dengan kondisi lampu motor yang mati. “Tapi, tidak dilakukan penindakan langsung (tilang) oleh pihak kepolisian. Hal ini telah melanggar asas kesamaan di mata hukum (equality before the law),” kata Eliadi.

 

Menurut Eliadi, seharusnya presiden bisa memberi contoh yang baik bagi warganya. Jokowi seharusnya mengikuti aturan menyalakan lampu kendaraan bermotor atau jika ketentuan itu dilanggar, presiden harus menerima sanksi yang diberlakukan sama seperti warga negara lain.

 

Karena itu, Eliadi dan Ruben meminta MK menyatakan Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) UU LLAJ bertentangan dengan UUD 1945. Atau, Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) UU LLAJ sepanjang frasa “pada siang hari” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon menyatakan aturan ini konstitusional bersyarat sepanjang frasa “pada siang hari” diubah menjadi “sepanjang hari.”

 

Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta pemohon menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami atau kemungkinan potensial kerugian ke depan. “Kalau Anda mengajukan permohonan Pasal 107 ayat (2), bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, mengapa berlakunya pasal yang diuji bertentangan dengan UUD 1945? Ini harus dijelaskan dengan dalil-dalil konstitusional,” kata Saldi.

 

“Misalnya, Anda mengatakan pukul 09.00 WIB ini pagi hari dan bukan siang hari, nah Anda harus jelaskan (rasionalitas, red) apa yang dimaksud pagi hari dan siang hari?”

 

Kemudian, kata Saldi, pemohon “melompat” kalau pasal itu berlaku terus akan merugikan driver online. “Apakah Anda kuasa hukum mereka? Anda jelaskan saja kerugian diri Anda. Yang agak aneh juga (ada pernyataan, red) presiden ikut membahas peraturan UU. Ini agak aneh, tolong carikan bahasa lainnya,” pintanya.

 

“Ini di petitum, Anda meminta aturan ini bertentangan dengan UUD 1945, tapi di petitum lain Anda meminta diberikan pemaknaan (inkonstitusional bersyarat). Ini tidak singkron satu sama lainnya, dan bisa saling bertentangan. Anda tahu resikonya kalau saling bertentangan? Nanti pemohonan Anda bisa menjadi kabur,” katanya mengingatkan.

Tags:

Berita Terkait