Mengulas Perdebatan Hukum Kasus Serial Killer Dukun AS, Pembunuh 42 Wanita
Utama

Mengulas Perdebatan Hukum Kasus Serial Killer Dukun AS, Pembunuh 42 Wanita

Dukun AS berakhir dengan putusan hukuman mati pada 10 Juli 2008 setelah upaya mengajukan kasasi hingga mengajukan grasi ke Presiden ditolak. Selain penggunaan Pasal 64 KUHP, kasus Dukun AS dianggap lebih tepat jika menggunakan Pasal 340 dibandingkan Pasal 338 KUHP.

Oleh:
Ferinda K Fachri
Bacaan 4 Menit

Pada akhirnya, aksi kejahatannya itu terbongkar ketika empat hari setelah korban terakhirnya berinisial SKD dihabisi nyawanya. Seorang pemuda Dusun Aman Damai mendapati mayat tak berbusana di ladang tebu. SKD dikabarkan menghilang oleh pihak keluarga. Setelah berjalannya proses penyidikan pihak kepolisian yang tak habis akal, pada akhirnya berhasil ditemukan benang merah yang merujuk pada Suradji.

Seperti diketahui, SKD atau sejumlah laporan orang hilang beberapa waktu belakangan merupakan pasien dari Dukun AS. Perkaranya bergulir ke persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Lalu, majelis hakim memutuskan terdakwa Dukun AS divonis hukuman mati pada 27 April 1998. Ia mengajukan upaya hukum hingga kasasi yang berujung ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) pada 14 September 1998.  

Dengan bantuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Dukun AS sempat memohonkan grasi ke Presiden pada tahun 2004 yang akhirnya ditolak pada 27 Desember 2007 oleh Presiden SBY. Akhirnya, Suradji dieksekusi mati pada 10 Juli 2008 oleh regu tembuk dari Tim Eksekutor dari Satuan Brimob Polda Sumut.

“Kembali lagi mengenai Pasal 64 KUHP, jangka waktu antara satu perbuatan dengan satu perbuatan lain tidak lama. Di kasus Dukun AS ini bervariasi. Tetapi karena kesatuan niat tadi, ini dianggap masih satu rangkaian walau jeda waktunya lumayan lama. Kemudian tindak pidana ini syaratnya yang kadang jadi pertanyaan orang secara teoritis, sebenarnya ini jadi dasar pemberat atau bukan?”

Sebab hukuman yang dikenakan melalui Pasal 64 KUHP, sambungnya, hanya satu aturan pidana saja. “Itu jadi perdebatan. Memang dianggap lebih tepat jika menggunakan Pasal 340 (dibandingkan Pasal 338 KUHP yang didakwakan Jaksa). Agar diserap berdasarkan Pasal 64 KUHP itu menjadi satu kali hukuman mati (melalui Pasal 338),” kata dia.

Eva mengungkapkan mengenai elaborasi lebih lanjut sehubungan dengan alasan di balik sistem penyerapan yang dianut Pasal 64 KUHP ini sampai sekarang masih belum terjawab. Sebab, intensi dari pasal ini sebagai dasar pemberat atau peringan pidana seringkali menjadi perdebatan hingga sekarang.

“Mengenai aturan ini di Pasal 126 ayat (1) KUHP baru, bentuknya sama dengan ketentuan Pasal 64 KUHP lama. Jadi pembentuk KUHP baru ini tidak mengubah normanya. Tetap disebut perbuatan berlanjut itu menggunakan sistem absorbsi atau menyerap, hanya satu (perbuatan, red) saja yang dihukum,” ungkapnya.

Dari kasus Dukun AS dan kasus praktik perdukunan lainnya yang mengandung aliran kepercayaan, menurut Eva, ada beberapa pembelajaran yang dapat dipetik. Secara administratif perihal pengakuan atas aliran kepercayaan ini pemerintah harus mensosialisasi atau memberi penjelasan seluas-luasnya kepada masyarakat. “Bahwa aliran kepercayaan yang diakui pemerintah adalah aliran yang memang tidak melanggar HAM. Ada batasan di sana,” ujarnya mengingatkan.

Sedangkan kepada mahasiswa hukum, ia memandang ada suatu hal yang menarik dalam mempelajari dan mengkaji/menggali putusan-putusan kasus lawas dan sering disebut “ratio decidendi” ialah bagaimana hakim memutus, dasar rasionalisasinya akan dijumpai pada pertimbangan putusan.

“Rasanya penting ya untuk mengkaji putusan-putusan kasus lama. Bukan menjadi sesuatu yang kuno, karena kalau di dalam aliran common law system mungkin sudah dikenal how judge makes the law. Bagaimana hakim mempertimbangkan suatu kasus itu menjadi sesuatu yang saya kira menarik untuk pembelajaran hukum,” sarannya.

Tags:

Berita Terkait