Menilik Sanksi Hukum Memblokir Jalan untuk Kenduri atau Upacara Duka
Berita

Menilik Sanksi Hukum Memblokir Jalan untuk Kenduri atau Upacara Duka

Ada sanksi administratif, maupun pidana.

Ali Salmande Harahap
Bacaan 2 Menit
Foto: Ilustrasi.
Foto: Ilustrasi.
Sempitnya lahan bagi pemukiman di kota-kota besar di Indonesia, khususnya Jakarta, membuat warga yang ingin menggelar ‘hajatan’ atau tertimpa duka cita kematian salah satu anggota keluarga untuk memutar otak ketika menerima para tamu atau pelayat. Biasanya, warga yang ada hajatan seperti acara perkawinan atau yang ditinggalkan kematian menggelar tenda yang kerap menutup badan jalan yang dilintasi masyarakat umum. 
Aturan hukum yang berlaku di Indonesia pada prinsipnya membolehkan jalanan yang merupakan fasilitas umum digunakan untuk kepentingan pribadi seperti pesta perkawinan maupun acara duka kematian, asalkan memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan. 
Ini merupakan kesimpulan yang dijawab oleh Tim Klinik Hukumonline ketika menjawab salah satu pertanyaan pembaca (Baca: Aturan Penggunaan Jalan untuk Pesta Pernikahan dan Kepentingan Pribadi lainnya). Jawaban ini merujuk ke aturan hukum yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2012. (Baca juga: Risiko Hukum Menenteng Airsoft Gun untuk Bela Diri)
Berdasarkan aturan-aturan itu, setidaknya ada beberapa kondisi dimana jalan boleh ditutup untuk kepentingan pribadi. Pertama, Penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan penutupan jalan diperbolehkan asalkan ada jalan alternatif yang bisa diakses oleh warga. Lalu, pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.
Kedua, jalan boleh ditutup untuk acara yang menyangkut kepentingan pribadi salah seorang warga – seperti pesta perkawinan, kematian dan kegatan lainya  - asalkan jalan tersebut masuk ke dalam kategori jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Sedangkan, jalan yang termasuk kategori jalan nasional atau jalan provinsi hanya boleh ditutup untuk kegiatan yang memilki cakupan kepentingan nasional.
Ketiga, pihak tertentu yang memiliki “hajatan” yang menggunakan dan menutup jalan harus mengajukan permohonan izin terlebih dahulu ke Kapolres atau Kapolresta setempat (untuk penggunaan jalan kabupaten atau kota) dan Kapolsek atau Kapolsekta setempat (untuk penggunaan jalan desa). Permohonan izin ini harus diajukan paling lambat tujuh hari kerja sebelum waktu pelaksanaan. Khusus untuk acara peristiwa kematian, permohonan izin bisa diajukan secara lisan. 
Keempat, pihak penyelenggara juga harus menyiapkan berbagai dokumen sebagai syarat untuk melengkapi permohonan izin ke pihak kepolisian. Dokumen-dokumen itu adalah (a) foto kopi KTP penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan; (b) waktu penyelenggaraan; (c) jenis kegiatan; (d) perkiraan jumlah peserta; (e) peta lokasi kegiatan serta Jalan alternatif yang akan digunakan; dan (f) surat rekomendasi dari: satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan Jalan kabupaten/kota atau kepala desa/lurah untuk penggunaan Jalan desa atau lingkungan. (Baca juga: Hati-hati, Bangun Peternakan di Lingkungan Rumah Bisa Berakibat Hukum)
Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait