Keinginan Indonesia untuk tergabung dalam kelompok negara berkembang BRIC (Brasil, Rusia, India, dan China) dikritik profesor hukum dari IMC University Austria, Anis Bajrektarevic. Menurutnya, tidak ada urgensi dan kepentingan yang membuat Indonesia bergabung.
Demikian disampaikan Anis dalam Kuliah Umum di The Habibie Center, Jakarta, Kamis (19/5). Ia menjelaskan, secara geografi, budaya, dan kesejarahan, sebenarnya BRIC tidak dapat disebut sebagai kelompok negara. “Tidak ada keterkaitan yang menghubungkan negara BRIC secara langsung,” katanya.
Anis justru mengingatkan, blok-blok dunia saat ini sebenarnya membahayakan. Kelompok-kelompok ekslusif seperti G-8 atau G-20 mendorong pemisahan serta pengkotak-kotakan negara. “Bisa memicu ekses negatif bagi negara bukan anggota,” lanjutnya.
Apalagi, lanjut Anis, banyak kendala dalam forum BRIC. Misalnya, persoalan pertumbuhan ekonomi, perbedaan sistem politik, dan wilayah. Negara-negara anggota BRIC justru saling berjauhan, terutama Brasil dengan ketiga negara lainnya. Hal ini berpotensi menjadi kendala, ditambah lagi jika Indonesia masuk dalam forum tersebut.
Lanjut Anis, negara-negara BRIC juga punya persoalan antar negara. Ia mencontohkan persoalan batas wilayah antara China dan Rusia. “Hal itu persoalan mendasar,” ujarnya.
Namun pendapat ini disanggah China. Seorang diplomat China yang hadir pada acara itu mengatakan, BRC dibentuk setelah terjadinya krisis finansial global. “BRIC sebagai respon dari ketimpangan ekonomi negara maju dan negara berkembang,” tegasnya.
Apalagi, katanya, forum BRIC tidak bersifat eksklusif. Forum ini terbuka untuk negara berkembang manapun. “BRIC tidak bersifat eksklusif sebagaimana dikhawatirkan,” tandasnya.