Meniti Perdamaian di Jalur Hubungan Industrial (2)
Berita

Meniti Perdamaian di Jalur Hubungan Industrial (2)

Minimnya sosialisasi akibatkan konsiliasi jarang dijamah para pelaku hubungan industrial yang sedang berselisih.

Oleh:
IHW
Bacaan 2 Menit

 

Salah satu kendala yang menyebabkan minimnya konsiliator menangani perkara, lanjutnya, adalah belum tersosialisasinya keberadaan konsiliator dengan baik. Jadi masyarakat mungkin belum banyak mengenalnya.

 

Ekalaya sependapat dengan Timboel. Dalam praktiknya, ia mengaku bahwa disnaker maupun sudinaker tidak pernah berkoordinasi dengan konsiliator perihal adanya suatu perkara perselisihan ketenagakerjaan. Jadi bagaimana para pihak yang berselisih mau memakai konsiliator, kalau mereka sendiri tidak mengetahui siapa dan bagaimana konsiliatornya.

 

Bagi Ekalaya, instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan semestinya bertanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi seputar konsiliator ini. Untuk itu, ia dan koleganya yang tergabung dalam Forum Konsiliator Jakarta mengaku sudah beberapa kali mengadakan audiensi dengan Pemda. Paling tidak mereka menuntut disediakannya posko bagi konsiliator. Jadi kalau ada pihak yang berselisih, bukan hanya nama kami yang disodorkan, tapi juga langsung ditunjukkan ini nih kami konsiliatornya.

 

Berkaca pada pengalaman di daerah lain, lanjut Ekalaya, keberadaan konsiliator sebenarnya cukup membantu para pihak yang berselisih. Ia mencontohkan bagaimana konsiliator di Papua yang sedikit lebih baik daripada di Jakarta dalam hal jumlah perkara yang ditangani. Di Papua, kabar dari rekan konsiliator di sana, sejauh ini sudah menangani 6-7 perkara.

 

Salah satu alasan mengapa kondisi konsiliator di Papua cukup baik adalah faktor geografis. Setidaknya para pihak akan mengeluarkan kocek agak dalam dan waktu yang tidak singkat jika harus berunding melalui mediator. Letak kabupaten tempat mediator berada cukup jauh di sana. Jadi lebih praktis menggunakan jasa konsiliator, tukasnya. Boleh jadi, kejadian serupa juga dialami di daerah lain. 

 

Lebih jauh Ekalaya berharap agar pemerintah tidak melupakan eksistensi dan peran konsiliator dalam menjaga dan menciptakan hubungan industrial yang dinamis dan berkeadilan. Jika beginilah gambaran nasib konsiliator, bagaimana dengan potret arbiter ketenagakerjaan di Indonesia?

 

Tags: