Menjerat Korporasi Jahat
Isu Hangat

Menjerat Korporasi Jahat

Terbitnya PERMA No. 13 Tahun 2016 menjadi angin segar bagi aparat penegak hukum dalam menjerat korporasi yang jahat. Selama ini, keluhan kerap berdatangan sehingga minimnya menjerat korporasi dalam perkara pidana. Alasan klasik menghiasi minimnya pelaku korporasi yang dijerat. Dari ketiadaan hukum acara yang memadai hingga pembuktian yang sulit. Padahal, puluhan UU telah menempatkan korporasi sebagai subjek hukum. Meski begitu, ada juga kasus yang berhasil membawa korporasi ke kursi pesakitan, bahkan hingga dihukum. Keberhasilan ini penting sebagai pedoman penegak hukum dalam menghukum korporasi yang melakukan tindak pidana. Setidaknya, aparat penegak hukum dapat lebih optimis menjerat korporasi jahat dengan adanya PERMA ini.

Ilustrasi: HGW
Ilustrasi: HGW
Prof Surya Jaya: PERMA Kejahatan Korporasi Dukung Good Corporate Governance
Prof Surya Jaya: PERMA Kejahatan Korporasi Dukung Good Corporate Governance
Terpenting, dibutuhkan komitmen dan pemahaman yang sama bagi aparat penegak hukum agar dapat menerapkan PERMA Kejahatan Korporasi ini dengan baik.
.
ASH
Menakar Efektivitas PERMA Kejahatan Korporasi
Menakar Efektivitas PERMA Kejahatan Korporasi
Efektivitas penanganan kejahatan korporasi tergantung komitmen dan pemahaman bersama bagi aparat penegak hukum.
.
ASH/RFQ
Kumulatifkan Dakwaan dengan TPPU Perkuat Pemidanaan Korporasi
Kumulatifkan Dakwaan dengan TPPU Perkuat Pemidanaan Korporasi
Jika dakwaan disusun secara kumulatif dengan menggabungkan UU Tipikor dan UU TPPU, maka pidana denda yang dapat dimintakan menjadi jauh lebih besar ketimbang hanya menggunakan UU Tipikor.
.
NOV
Disparitas Sanksi Pidana Korporasi di Berbagai UU
Disparitas Sanksi Pidana Korporasi di Berbagai UU
Denda korporasi terbesar Rp1 triliun ada di UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta UU Terorisme.
.
NOV/ASH
Prinsip Penting dalam Penanganan Kejahatan Korporasi
Prinsip Penting dalam Penanganan Kejahatan Korporasi
Keberhasilan penanganan perkara kejahatan korporasi membutuhkan komitmen dan pemahaman yang sama di antara aparat penegak hukum.
.
ASH/RFQ
Terbit PERMA, Tantangan Penegak Hukum Dalam Menjerat Korporasi
Terbit PERMA, Tantangan Penegak Hukum Dalam Menjerat Korporasi
Secara de jure korporasi telah diakui sebagai salah satu subjek hukum sebagaimana subjek hukum natural (natuuralijk person).
.
Reda Manthovani
Dilema KPK Menjerat BUMN Sebagai Korporasi Pelaku Korupsi
Dilema KPK Menjerat BUMN Sebagai Korporasi Pelaku Korupsi
Jika BUMN dihukum membayar denda dan uang pengganti, sama saja negara membayar ke negara. Namun, apa dibenarkan tebang pilih perkara?
.
NOV
Lika-Liku Menarik Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Korupsi
Lika-Liku Menarik Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Korupsi
Setidaknya, Hukumonline mencatat enam perkara korupsi perorangan yang pernah diupayakan KPK maupun Kejaksaan untuk menarik pertanggungjawaban korporasi.
.
NOV
UU Ini Kerap Dipakai Aparat dalam Menjerat Korporasi
UU Ini Kerap Dipakai Aparat dalam Menjerat Korporasi
PERMA Kejahatan Korporasi ini diharapkan bisa mengatasi keragu-raguan aparat hukum untuk menjerat korporasi selama ini. Tetapi, tetap dibutuhkan keberanian dan pengetahuan dalam penanganan kejahatan korporasi.
.
RFQ/ASH
Kisah di Balik Terbitnya PERMA Kejahatan Korporasi
Kisah di Balik Terbitnya PERMA Kejahatan Korporasi
Terpenting, saat ini dibutuhkan komitmen dan persepsi yang sama dalam upaya keseriusan menjerat korporasi nakal yang merugikan masyarakat dan negara.
.
ASH
Tags: