Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai perwakilan dari Presiden Joko Widodo dijadwalkan memberikan keterangan dalam sidang uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Menteri Keuangan ada agenda memberikan keterangan Presiden dalam persidangan pengujian UU Amnesti Pajak di MK nanti," ujar juru bicara MK Fajar Laksono melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa.
Keterangan Presiden dalam sidang uji materi ini diperlukan selaku pembentuk undang-undang. Sidang uji materi UU Amnesti Pajak ini meliputi empat perkara yang dimohonkan oleh Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, Yayasan Satu Keadilan, tiga organisasi serikat buruh Indonesia, dan seorang warga negara Leni Indrawati.
Seluruh pemohon menilai Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 ini bersifat diskriminatif bagi seluruh warga negara karena seolah-olah melindungi para pengemplang pajak dari kewajibannya membayar pajak.
"Menteri Keuangan ada agenda memberikan keterangan Presiden dalam persidangan pengujian UU Amnesti Pajak di MK nanti," ujar juru bicara MK Fajar Laksono melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa.
Keterangan Presiden dalam sidang uji materi ini diperlukan selaku pembentuk undang-undang. Sidang uji materi UU Amnesti Pajak ini meliputi empat perkara yang dimohonkan oleh Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, Yayasan Satu Keadilan, tiga organisasi serikat buruh Indonesia, dan seorang warga negara Leni Indrawati.
Seluruh pemohon menilai Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 ini bersifat diskriminatif bagi seluruh warga negara karena seolah-olah melindungi para pengemplang pajak dari kewajibannya membayar pajak.