Menurut Menteri Johnny, sanksi administrasi itu dikenakan bagi pengendali atau pemroses data pribadi jika melanggar ketentuan Undang-Undang PDP. Misalnya, tidak memproses data pribadi sesuai tujuannya dan tidak mencegah akses data tidak sah.
Kedua, sanksi pidana diatur Pasal 67-73 UU PDP. Sanksi pidana antara lain pidana denda dengan jumlah maksimal Rp4 miliar sampai Rp6 miliar dan pidana penjara maksimal 4-6 tahun.
Sanksi pidana dikenakan kepada orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan terlarang. UU PDP juga mengatur persetujuan penggunaan data pribadi hanya dilakukan melalui perhatian pemilik data pribadi. “Diantaranya mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dan memalsukan data pribadi untuk keuntungan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain,” jelasnya.
Johnny menjelaskan ada pidana tambahan sebagaimana diatur Pasal 69 UU PDP berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian. “Dalam Pasal 70 Undang-Undang PDP terdapat pengenaan pidana denda 10 kali lipat dari pidana asli beserta penjatuhan pidana tambahan tertentu lainnya jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi,” lanjutnya.
Ia memberikan contoh pengenaan denda dan sanksi atas pemanfaatan data pribadi secara ilegal atau melanggar hukum. Misalnya memalsukan data pribadi dipidana 6 tahun atau denda Rp60 miliar. Menjual atau membeli data pribadi dipidana 5 tahun atau denda Rp50 miliar. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan, pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi sampai dengan pembubaran korporasi.