Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta Polri memperkuat kerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk menekan tingginya tingkat tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
"Saya meminta kepolisian memperkuat kerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," kata Mahfud saat memimpin rapat lintas lembaga yang diikuti BP2MI dan Polri di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (19/9), sebagaimana dikutip dari Antara, Selasa (20/9).
Ia mengatakan bahwa penguatan kerja sama itu dibutuhkan karena penyelesaian kasus TPPO cukup kompleks.
"Saya tahu banyak masalahnya. Jadi, memang tidak mudah bagi BP2MI ataupun bagi Polri. Itu bukan soal teknis hukum saja melainkan soal politis dan macam-macam. Nah, itu yang harus diurai satu-satu, terutama mafianya, pengerah tenaga kerjanya, ditindak saja dulu. Lalu, kita umumkan jangan main-main. Ini masalah manusia dan sudah menjadi perhatian nasional,” ucap Mahfud.
Baca Juga:
- Ingin Bekerja ke Luar Negeri? Ketahui Cara Terhindar dari Perdagangan Orang
- Menteri PPPA Ingatkan Pentingnya Penguatan Gugus Tugas TPPO
- Pertemuan G20 Harus Dorong Penguatan Perlindungan Pekerja Migran dan TPPO
Menurutnya, kasus TPPO sudah terjadi sejak lama dan dalam praktiknya melibatkan berbagai pihak, baik aparat penegak hukum, imigrasi, maupun permainan di tingkat daerah.
“Ini bukan soal polisi saja melainkan ada pula soal keimigrasian, pengadilan, kejaksaan, catatan sipil, pemerintah daerah, 'bekingan' oknum, dan banyak lagi masalah lain, seperti kemiskinan dan ketidaktahuan,” ujarnya.