Menyoroti Potensi Korupsi pada Tata Kelola Nikel
Terbaru

Menyoroti Potensi Korupsi pada Tata Kelola Nikel

Kebijakan hilirisasi yang dicanangkan pemerintah pada kenyataannya memberikan privilege dan kenyamanan dalam investasi tambang, khususnya nikel.

Oleh:
Mochamad Januar Rizki
Bacaan 4 Menit
Sekretaris Jenderal TI Indonesia, Danang Widoyoko dalam diskusi bertajuk ‘Elit Politik dalam Pusaran Oligarki Nikel dan Dampak Multi Dimensinya’, Senin (26/2/2024). Foto: MJR
Sekretaris Jenderal TI Indonesia, Danang Widoyoko dalam diskusi bertajuk ‘Elit Politik dalam Pusaran Oligarki Nikel dan Dampak Multi Dimensinya’, Senin (26/2/2024). Foto: MJR

Pemerintah menggadang-gadang pemanfaat nikel sebagai pengganti bahan bakar energi fosil berdampak terhadap berkurangnya pencemaran lingkungan. Namun, pengeksplorasian nikel yang masif justru berdampak buruk terhadap masyarakat wilayah pertambangan seperti hilangnya mata pencarian hingga kerusakan lingkungan. Bahkan boleh jadi, tata kelola nikel berpotensi terjadinya korupsi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) TI Indonesia, Danang Widoyoko mengkritisi gagalnya upaya pemerintah mencegah kasus korupsi di sektor pertambangan. Dia menilai upaya pemerintah dalam mencegah praktik korupsi dalam perizinan di sektor pertambangan terbukti gagal dalam penerapannya.

“Yang terjadi justru penyempitan terhadap ruang akuntabilitas dan memperlemah aspek- aspek integritas,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ‘Elit Politik dalam Pusaran Oligarki Nikel dan Dampak Multi Dimensinya’, Senin (26/2/2024).

Danang menilai kebijakan hilirisasi yang dicanangkan pemerintah pada kenyataannya memberikan privilege dan ‘kenyamanan’ dalam investasi tambang, khususnya nikel. Bahkan untuk memastikan kebijakan tersebut dijalankan, sejumlah pejabat penting di tingkat pusat maupun daerah terlibat aktif dalam menyokong aktivitas bisnis pertambangan nikel. TI Indonesia mengidentifikasi aktor-aktor yang saling berkelindan di dalam gurita dan relasi kuasa elit politik dan oligarki nikel di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.

Baca juga:

Peneliti TI Indonesia, Gita Ayu Atikah menambahkan, data diseminasi laporan penelitian Transparency International (TI) Indonesia membeberkan kebijakan hilirisasi di sektor pertambangan sektor nikel perlu dievaluasi. Pasalnya terindikasi mengabaikan prinsip keadilan sosial-ekologis serta marak praktik korupsi dalam aspek tata kelolanya.

TI Indonesia dalam laporannya menggambarkan realita yang ada bertolak belakang dengan target kesejahteraan yang dicita-citakan pemerintah melalui jargon hilirisasi. Khususnya saat terpotret oleh tim peneliti TI Indonesia saat melakukan riset lapangan terkait dengan lawasan pertambangan nikel di kawasan Halmahera Timur dan dan Halmahera Tengah.

Tags:

Berita Terkait