Setelah dinyatakan dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada 2018 lalu, PT Merpati Nusantara Airlines (Merpati Airlines) akhirnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan pailit dibacakan oleh majelis hakim pada Jumat (2/6).
Merpati Airlines berstatus pailit setelah salah satu kreditur PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA mengajukan permohonan pembatalan perdamaian terhadap perusahaan burung besi pelat merah tersebut. PT PAA memiliki nilai tagihan dengan nilai yang cukup besar kepada Mentari Airlines, yakni senilai Rp964,98 miliar.
Saat dikonfirmasi, Agus Widjaja selaku Sekretaris Perusahaan PT PPA menjelaskan bahwa pembatalan homologasi tersebut merupakan konsekuensi dari ketidakmampuan Merpati Airlines untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perdamaian. Di mana dinilai dari berbagai aspek keberlanjutan bisnis, Merpati Airlines tidak layak dipertahankan.
Baca:
- Merpati Airlines Resmi Pailit
- Akibat Hukum Bila BUMN Pailit
- Merpati Ditetapkan Pailit, Ini Respons Kuasa Hukum Eks Pilot
“Pembatalan homologasi juga merupakan bagian dari rangkaian proses pembubaran Merpati Airlines yang akan memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak terkait maskapai yang sudah tidak beroperasi sejak 2014,” kata Agus kepada Hukumonline, Rabu (8/6).
Bahkan sejak dinyatakan PKPU pada 2018 lalu, dengan kondisi perusahaan yang tidak beroperasi, Merpati Airlines belum mampu untuk melakukan pembayaran kepada para kreditur, termasuk kepada PPA. Sampai dengan saat ini, lanjut Agus, Merpati Airlines tidak melakukan pembayaran sehingga tidak ada pengurangan kewajiban kepada PPA.
Selanjutnya dengan dibatalkannya perjanjian homologasi, maka kewajiban Merpati Airlines kepada pihak ketiga termasuk pesangon kepada eks-karyawan akan diselesaikan dari penjualan seluruh aset Merpati Airlines oleh kurator melalui mekanisme lelang sesuai dengan penetapan Pengadilan dengan memperhatikan keadilan bagi seluruh pihak.